Dijelaskan Dedy bahwa untuk periode Maret 2026, Bulog telah mulai menyalurkan jatah rutin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan anggaran serta personel TNI dan Polri. Selain itu, program Stabilisasi Pasokan dan Harga
Langkah ini ditandai dengan diterbitkannya Surat Edaran (SE) Bupati Nomor 17 Tahun 2026 tentang Ketentuan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat bagi Usaha Mikro.
Dari jumlah tersebut, Dinas Kesehatan mengirim sebayak 89 sampel ke luar Mimika untuk dilakukan uji labboratorium, dan hasilnya, 19 sampel dinyatakan positif campak. Di tahun berikutnya, yakni pada 2024 jumlah kasus camp
Iptu Hempy Ona menyebutkan bahwa saat itu Tim Opsnal Polres Mimika tiba di lokasi untuk melakukan pengamanan serta mengendalikan situasi. Namun, saat melakukan pengamanan, personel yang berada di lokasi mendapat perlawan
Bupati Mimika, Johannes Rettob, bersama Kapolda Papua Tengah Kombes Pol Jeremias Rontini melakukan peninjauan langsung ke wilayah Kapiraya dan Kilometer 1 untuk memantau situasi keamanan dan mendengarkan aspirasi masyara
Menurut keterangan warga di lokasi, jalan mulai dipalang sekitar pukul 19.20 WIT. Aksi palang jalan ini pun menyebabkan arus lalu lintas terputus. Kendaraan yang hendak melintas menuju ke Jalan Leo Mamiri terpaksa belok
Saat ini, pihaknya tengah melakukan sinkronisasi data dengan instansi terkait untuk memetakan titik krusial yang belum terjangkau pengawasan visual. ​Yan menjelaskan bahwa koordinasi antarinstansi menjadi kunci agar pema
Pembebasan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jeremias Rontini, yang menyerahkan para tahanan kepada pihak keluarga di Mapolres Mimika, Jalan Agimuga Mile 32, Distrik Kuala Kencana.
Dari informasi yang beredar aksi palang jalan ini terjadi karena adanya empat ekor anjing yang mati dibunuh dengan cara dipotas (diracun). Hal tersebut menyebabkan masyarakat marah dan memblokade jalan. Dari beberapa gam
Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapareyau, bersama Sekretaris Komisi II, Adrian Andhika Tie, mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Bulog untuk memperketat pengawasan distribusi guna memastikan bantuan tepa
