Aksi itu sempat mengagetkan warga di putaran taxi Perumnas III karena tiba - tiba puluhan mahasiswa turun dan membentangkan spanduk. Mahasiswa membentangkan spanduk berukuran sedang bertulis "Roma Agreement Ilegal di Papua, Lawan kolonialisme di West Papua dan Rip Hukum Indonesia".
Kepala Sentra Layanan Universitas Terbuka Merauke Dr. Petrus Ambarura, S.Pd, M.Pd, ditemui  media ini disela-sela kegiatan tersebut mengungkapkan, sebagai mahasiswa baru perlu diperkenalkan cara belajar di perguruan tinggi yang menggunakan pembelajara jarak jauh.
Berbagai pernyataan satir diantaranya, Keadilan Iklim Tanpa Oligarki, Usut Tuntas Pelaku Perusak Lingkungan, Pohon Tidak Bisa Digantikan Dengan Sawit dan Jangan Pilih Pemimpin yang Tidak Pro Terhadap Lingkungan.
  Dari hasil verifikasi Abdul Faris Mulati tidak memenuhi syarat sebagai calon gubernur lantaran bukan OAP. Atas keputusan tersebut Abdul kemudian menggugat MRP di PTUN Jayapura, dengan tujuan agar keputusan tersebut dibatalkan dan dirinya tetap bisa maju sebagai balongub Papua Barat Daya.
  Pemerintah Kota Jayapura melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kota Jayapura, Makzi L. Atanai mengatakan pihaknya mengapresiasi keberadaan mahasiswa KKN yang telah menjalankan program dan kegiatannya bersama masyarakat di kampung-kampung selama kurang lebih 1 bulan.
"Bantuan ini kita ambil dari dana Otsus Tahun Anggaran 2024 ini," ujarnya. Adapun mahasiswa yang terima bantuan beasiswa sebanyak 405 orang jumlah ini terdiri dari mahasiswa semester 4 hingga semester 10.
 Direktur UT Jayapura, Drs. Mujadi, M.Pd, mengatakan mahasiswa yang diwisuda itu, terdiri dari 4 provinsi di Tanah Papua, meliputi Papua Induk dan 3 Daerah Otonomi Baru (DOB). “yang hadir mengikuti wisuda hanya 400 lebih, ini terjadi karena menyesuaikan dengan tempat, tapi bagi yang tidak hadirpun terhitung wisuda," jelasnya.
Melalui pernyataan sikap, yang ditandatangani oleh BEM dan DPM FKIP Uncen dan Korlap Umum Robby Wanimbo mendesak agar pelaku pembunuhan terhadap kedua korban tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku.
‘’Tujuan kegiatan ini pertama untuk mendekatkan antara penyelengara pemilu terutama Bawaslu dengan pihak kampus sekaligus memberikan pembelajaran politik kepada mahasiswa dan bagaimana berpartisipatif dalam mengawasi jalannya pemilukada serentak yang tahapannya sedang dilaksanakan saat ini,’’ kata Marman.Â
 Kepada wisudawan, Ramses mengingatkan bahwa prosesi wisuda merupakan langkah awal dari perjalanan panjang menuju kehidupan masa depan yang cerah. Wisudawan diharapkan sudah punya  rencana untuk kedepannya seperti apa. Tidak harus menjadi pegawai negeri sipil, tapi dapat berkarya menjadi wirausaha, bekerja secara mandiri sesuai keahilan yang dimiliki.
