“Terkait ada pejabat kita yang berangkat ke Amerika, itu saya yang tugaskan mereka untuk bertemu dengan Kedutaan Besar RI yang ada di sana (Amerika-red) guna membahas persoalan beasiswa ini,” tegas Derek, saat menyampaikan hal itu di hadapan para orang tua penerima beasiswa SUP.
Pasalnya dulunya persoalan ini bisa diselesaikan ketika sistem penganggaran masih dikelola di pemerintah provinsi namun karena langsung terbagi ke provinsi daerah otonomi baru akhirnya muncul masalah baru. Meski demikian kata Jhony pihaknya tak menampik jika ada sistem yang salah di BPSDM Provinsi Papua.
PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan Pemerintah Provinsi Papua pegunungan sebagai pemerintahan transisi dari Provinsi Papua akan pihaknya mengelola 677 mahasiswa Asal Papua pegunungan yang berada di dalam negeri ada 588 dan luar Negeri 89 mahasiswa yang mayoritas berada di Amerika dan Australia.
Adapun rapat tersebut digelar selama dua hari (16-17/1) di Kantor Gubernur Papua, dengan melibatkan para bupati dan wali kota yang ada di Provinsi Papua, termasuk Mendagri dan perwakilan dari tiga Daerah Otonomi Baru (DOB).
Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Merauke Fransiskus X. Acanema. S.Pd. ditemui media ini di ruang kerjanya mengungkapkan, bahwa dari 1.919 mahasiswa itu terdiri dari beasiswa Papua, beasiswa non Papua, bantuan studi Papua dan bantuan studi non Papua.
Pj Sekda Papua, Derek Hegemur, mengatakan dalam pembicaraan tersebut akan melibatkan empat Pj Gubernur di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) serta 9 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua.
‘’Saya ingatkan kepada seluruh anggota yang turun melakukan pengamanan aksi demo hari ini untuk tidak terpancing. Jangan terpancing. Kalau terpancing maka nanti kita yang rugi,’’ kata mantan Kapolres Nabire ini.
Aksi demo damai ini dimulai sekitar pukul 15.00 WIT dengan sasaran pertama Kantor Bupati Merauke kemudian ke Kantor Telkom jalan Postel Merauke. Namun jumlah yang melakukan aksi demo damai tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan dengan aksi demo yang dilakukan para mahasiswa sebelumnya.
Ada 8 hasil kesepakatan dari rapat yang digelar di Ruang Rapat Gedung A Lantai 3 Kemendagri itu yakni 1, Pemerintah Provinsi Papua (Induk) diberikan waktu dalam melakukan pembahasan dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya dalam rangka penyelesaian pembayaran tunggakan beasiswa SUP TA 2023 untuk pembayaran Juli s.d. Desember 2023 paling lambat 1 minggu yaitu tanggal 18 Januari 2024.
Ketiganya adalah pertama AKP Irwanto Syahwal, Kepala Seksi Propam Polres Merauke, Ipda Maria Ndun dan Briptu Deyce. Ketiganya, kata Wakapolres sempat dilarikan ke rumah sakit untuk pengamanan lebih lanjut karena luka di kepala. ‘’Ada beberapa jahiutan akibat luka kena lemparan batu,’’ jelasnya.
