Dalam aksi tersebut para pendemo membawa empat buah spanduk putih berukuran 1x3 meter yang berisi tuntuan mereka. Dalam aksi demo ini mereka meminta Presiden RI menerbitkan Perpu tentang calon kepada daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota harus Orang Asli Papua (OAP).
Sembilan poin tersebut adalah pertama, mendorong proteksi hak politik dalam rekrutmen dan seleksi partai politik, OAP sebanyak 80 persen dari jumlah kursi DPRP, DPR Kabupaten/Kota melalui partai politik. Kedua, Mendorong harmonisasi ketentuan pasal 28 ayat 3 dan 4 undang – undang Nomor 21 tahun 2001 dalam UU Partai Politik, Undang – undang Pemilu, UU MD3, UU Pilkada dan PKPU.
Sekretaris MRP Provinsi Papua pegunungan Lince Kogoya, SIP menyatakan setelah dilanting dan mempersiapkan alat kelengkapan dalam lembaga ini, kini 42 Anggota MRP Papua pegunungan harus mulai untuk turun kelapangan selama seminggu ini untuk mensosialisasikan apa yang menjadi tugas dan fungsi utama dari lembaga ini harus disampaikan kepada masyarakat.
Mereka menyampaikan hasil tes calon perwira yang ternyata belum sesuai harapan. Dikatakan Aipda Charles Ansaka bahwa dari tes ini ada kuota OAP berjumlah 186 orang yang disiapkan namun dari hasil ternyata kuota 100 orang diisi OAP dan 86 adalah non OAP.
Kelima anggota MRP tersebut yaitu ketua Pokja Adat, Raimond May sebagai ketua tim, Benny Sweny dari Pokja Agama, Olivia Pikindu dari Pokja Agama, Naomi Romi Sumel Pokja Perempuan dan Ustad Payage dari Pokja Agama.
“Untuk Pemilu kali ini, biarkan anak anak negeri ini memenuhi parlemen parlemen di seluruh tanah Papua, biarkanlah mereka menentukan nasib orang Papua di atas tanah ini,” tandasnya.
Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Pegunungan mendeklarasikan Pemilu damai yang berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP), hal ini dilakukan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 huruf b serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando, Wanggai, S.IP, M.A.P menyatakan saat ini Provinsi Papua Pegunungan memasuki babak baru lantaran telah melengkapi struktur organissi dari MRP Pegunungan yang merupakan sebuah lembaga representasi kultural, lembaga yang menjadi simbol, roh bagi Otsus.
Pelaporan resmi ini disampaikan ke Polda Papua, Kamis (1/2) yang dipimpin langsung Pastor Paroki, St Fransiscus APO, Paul Tumayang Tangdilintin OFM didampingi senior Katholik Carolus Bolly. “Kami menganggap komentar Pak Ismail di Whastapp menghina dan melukai perasaan umat Katholik sehingga kami minta ini ditanggapi cepat agar tidak kemana-mana,” kata Melianus Asso, Ketua Pemuda Katholik Komda Papua usai melapor.
Dia menjelaskan penetapan Pimpinan lembaga kultur itu dilakukan melalui rapat pleno, yang digelar pada Kamis (25/1). Dimana selain pleno penetapan ketua definitif, juga dilakukan pleno penetapan wakil ketua 1 yang dijabat oleh Robert Horik, Waket, Max Apner Ohee.
