"Untuk aset dari kasus korupsi BPD Papua Cabang Enarotali itu tersebar di berbagai daerah termasuk di Sorong," kata Kejati Papua Hendrizal menjawab pertanyaan ANTARA seusai syukuran HUT Adyaksa ke 65 di Jayapura, Selasa.
Cahaya temaram di halaman kediaman Indonesia Art Movement (IAM), Entrop, Jayapura Selatan, memantul ke layar putih yang dibentang. Di depannya, ratusan mata menyimak diam-diam, beberapa duduk di tikar, lainnya berdiri di
Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Papua itu dipimpin oleh majelis hakim Lidia Awoinero SH, Andi Mattalata, SH, dan Thobias Benggian, SH.
Dalam penanganan kasus ini, Kasie Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Biak Numfor, Putu Intaran, mengungkapkan bahwa dana yang disalahgunakan oleh MIA tidak hanya berasal dari rekening nasabah BRI, tetapi juga mencak
Penggeladahan tersebut bagian dari penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium (KPSH BM) dan kegiat
Dua orang tersangka tersebut masing-masing EH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur PT. MAP berinisil BGT, selaku pelaksana pekerjaan dalam kegiatan pembangunan Puskesmas Distrik Nipsam.
Ini terkait dugaan penyalahgunaan anggaran yang terjadi di Kampung Awaso Distrik Inggerus, Waropen yang dilakukan oleh salah satu sekretaris kampung berinisial SB. Dari pelaporan mereka meminta meminta agar ada upaya pen
Menanggapi itu, Wakil Ketua ll DPR Kota Jayapura, Iman Khoiri menyebut skor MCP Kota Jayapura alami penurunan jika, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang berada pada angka 87 ke atas.
Kasatgas V.2 Direktorat Koordinasi dan Supervisi,(Dit.Korsup) KPK RI, Nurul Icksan Alhuda mengatakan, kegiatan ini sangat penting, mengingat selama ini perencanaan dalam penganggaran APBD, banyak peran DPR.
Hal ini terkuak saat rapat koordinasi program pemberantasan tindak pidana korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan triwulan II tahun 2025 antara Pemerintah Provinsi Papua dan Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi
