Bahkan di wilayah Papua Tengah, setidaknya masih ada enam kabupaten dengan prevalensi stunting yang tinggi dari provinsi. Enam kabupaten tersebut yakni Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Paniai dan Mimika.
Lucia mengatakan, ini menjadi penyebab sering terjadinya keterbatasan stok obat malaria terutama di Papua yang masih endemis malaria. “Memang benar karena obat malaria kita 100 persen impor, untuk DHP dan artesunat. Itu kita masih 100 persen impor,” katanya.
"Kami akan melakukan pengobatan massal di 2 kampung yang ada di sekitaran Danau Sentani. Kita tahu 2 kampung ini memang cukup tinggi kasus malarianya sehingga perlu kita intervensi dengan cara melakukan pengobatan massal maupun sosialisasi kepada masyarakat di sekitaran Danau Sentani,"ungkapnya, Selasa (17/10) kemarin.
Saat kunjungan kerjanya di Papua mendampingi Wapres, Ma’ruf Amin. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendesak pemerintah daerah untuk segera membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tenaga kesehatan di RSUD Jayapura.
Bangunan gedung ukuran 15 x 36 meter dan akan menghabiskan anggaran kurang lebih Rp 5 miliar tersebut merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan tahun 2023.
Babinsa Senggo, Distrik Citak Mitak, Kabupaten Mappi siap membantu petugas kesehatan setempat untuk menurunkan stunting. Diketahui, bahwa stunting di Kabupaten Mappi sampai saat ini masih tergolong sangat tinggi yakni diatas 20 persen.
Pesan Menkes, hal yang harus dilakukan dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Jayapura adalah memberikan makanan tambahan bagi balita yang kekurangan nutrisi tubuh maupun ibu hamil.
Dalam kunjungan di rumah sakit rujukan tertinggi di tanah Papua itu, Menkes Budi Gunadi yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Papua, Robby Kayame mengunjungi sejumlah unit layanan unggulan baru di RSUD Jayapura, mulai dari Cathlab Jantung di Gedung Jantung Terpadu, meninjau progres pembangunan gedung bunker radioterapi yang sedang berjalan, lalu berdialog dengan manajemen dan karyawan rumah sakit itu.
"UU (Undang-Undang) Otonomi Daerah mengamanatkan semua urusan kesehatan di daerah adalah tanggung jawab Kepala Daerah, bukan tugas Kemenkes untuk memberikan tambahan penghasilan,” kata Menkes Budi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
"Pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat di Kota Jayapura supaya tetap menjaga kebersihan kota sebagaimana yang sudah dilakukan selama ini," kata Robby Kepas Awi, Senin (9/10).
