“Kami terus menebar rasa kepedulian kepada masyarakat kampung suru-suru, agar mereka terus merasakan kehadiran kami disini untuk membantu mengatasi kesulitan mereka,” ucap Danpos.
Kegiatan jalan sehat dan senam pada Kamis (9/11) kemarin, dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Tolikara, Marthen Kogoya, SH.,M.AP dan diikuti Kepala Dinas Kesehatan dan seluruh staf, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karubaga berserta jajaran, pimpinan bersama staf OPD, dan seluruh tenaga kesehatan serta anggota TNI-Polri.
“Dari keenam pilar tersebut, diharapkan Pemerintah Daerah dapat menyusun perencanaan pembangunan kesehatan di daerah. Strategi nyata yang dapat dilakukanantara lain mengutamakan tindakan promotit dan preventir, meningkatkan peralatan kesehatan dan harga obat yang terjangkau,” terang Selly.
Raker dibuka oleh Asisten III Setda Kabupaten Jayapura John Wiclif Tegai dan dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Khairul Lie serta jajaran Pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Jayapura, yang berlangsung di halaman Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Kamis (9/11)
Menanggapi hal itu, Direkur Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura dr. Guy Ema Come, M.P menyampaikan terkait hal teknis penjaringan ODGJ, menjadi kewenangan Dinas Sosial, Kota Jayapura. Pihak Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura hanya berwenang untuk penanganan kesehatan.
Untuk di Kabupaten Jayapura, kegiatan dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura, Hana S.Hikoyabi, Rabu (8/11). Sekaligus dilakukan penandatanganan berita acara deklarasi komitmen percepatan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) dan capaian ODF Kabupaten Jayapura tahun 2023 pada hari Rabu (8/11) kemarin, bersama pembina tingkat pusat, daerah, serta mitra pembangunan.
Menurut Sri, pada 2023 sebanyak 46 ibu hamil yang positif HIV/AIDS dari 2.646 yang telah diperiksa, sementara saat dilakukan mobile VCT ditemukan sebanyak 31 ibu hamil yang positif dan mau untuk dilakukan tes HIV/AIDS.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Jayapura Robby Awi di Jayapura, mengatakan kasus malaria di daerah tersebut pada 2022 mencapai 40 ribu kasus di mana sebesar 127 ribu per seribu penduduk sehingga menempatkan ibu kota Provinsi Papua itu di urutan ketiga setelah Timika dan Kabupaten Jayapura.
Ketua Program Studi D3 Kebidanan Biak, Politeknik Kementerian Kesehatan RI Jayapura, Selina Boseren, S.ST, M.Kes, M.Keb mengatakan, kegiatan penyuluhan PHBS dilakukan untuk mengajarkan kepada anak-anak didik atau anak-anak usia belia agar memahami dan mengerti perilaku hidup bersih dan sehat sehingga bisa diterapkan dirumah masing-masing anak.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan, dr Ronny J.A.Situmorang, M.Kes menyampaikan, peristiwa penyerangan terhadap Nakes tidak memudarkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang ada di daerah tersebut. Sebab, masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan.