Kepala Dinas DPMK Kota Jayapura, Makzi Lazarus Atanay menjelaskan program ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat dan aparatur mulai dari tingkat bawah akan pentingnya pemberantasan korupsi karena ini merupakan tanggung jawab bersama.
Menurut Makzi, saat ini memang masih dalam tahap penyusunan, pembahasan dan penyusunan APBKam tahun 2025. Tahapan ini sudah berjalan sejak Agustus 2024 yakni, Musrembang, rencana kerja pemerintah Kampung dan tahapan-tahapan yang lainnya.
Kepala DPMK Kabupaten Jayapura Elisa Yarusabra kepada ANTARA di Sentani, Senin, mengatakan bahwa pengelolaan Dana Desa menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 139 kampung di daerah ini.
Program Dana Desa merupakan salah satu implementasi Nawacita pemerintahan Jokowi-JK dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa juga kampung. Dalam rangka pengaturan dan pengurusan desa maka pemerintah pusat mengucurkan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
“Program ini membutuhkan asupan pangan lokal yang harus diberdayakan, agar ekonomi lokal juga akan berdaya guna. Pengembangan sektor pertanian dan kelautan di tingkat desa akan memberi dampak positif terhadap ekonomi masyarakat,” ujar I Putu Wiadnyana.
Salah satunya anggota DPR yang satu ini, Max Karubaba. Lahir dan besar di kampung Argapura Vietnam di mana kampung ini disebutnya sebagai salah satu kampung yang identik dengan daerah "merah".
Mereka menuntut pembayaran Uang Lauk Pauk yang belum dibayarkan selama 3 bulan terhitung Bulan Oktober, November dan Desember tahun 2023 dan ada juga pembayaran selama 6 bulan yang belum dibayarkan yakni bulan Juli hingga Desember 202). Dijelaskan dari 9 bulan ini ada 2 bulan yang sudah dibayarkan namun 7 bulan lainnya belum ada kejelasan.
Menurut Ondoafi Kampung Waibron Bano, Cristian Done, pemalangan tidak dilakukan untuk uang Natal, melainkan untuk meminta perhatian serius dari Pemerintah agar melakukan pengukuran jalan dan membayarkan hasil pengukuran tanah.
Peresmian langsung dilakukan oleh Wakil Menteri (Wamen) Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ BKKBN RI Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wamendagri Ribka Haluk, Pangdam XVII/ Mayjen TNI Rudi Puruwito, Kepala Kantor BKKBN Papua Sarles Brabar serta dihadiri Forkopimda Papua.
"Kalau tidak secara teratur dilakukan, kita tidak tahu perkembangannya seperti apa. Hanya kita dapat tahu, ketika kita lakukan monitoring atau review yang dilakukan secara berkala juga oleh Inspektorat," ujar Makzi.
