Tema yang diusung pada ajang kali ini yakni "Jayapura Makan Ikan Asar" atau Jamaika merupakan upaya pemerintah setempat untuk menampilkan semua potensi yang dimiliki oleh Kampung Nelayan seperti pembuatan perahu dan jaring ikan sekaligus memperkenalkan potensi perikanan laut yang dimiliki Kota Jayapura.
  Kepala Dinas PMK Kabupaten Merauke Drs. Daud Holenger, M.Pd,  menjelaskan bahwa penerapan Siskeudes dalam pengelolaan dana kampung tersebut merupakan salah satu program prioritas dari OPD yang dipimpinnya tersebut.
Sekretaris Distrik Mimika Baru, Alan Jaya Tassa mengatakan, sosialisasi ini bertujuan agar kedepannya pegawai di kelurahan dan kampung bisa memperbaiki tata cara surat menyurat terkait tata naskah dinas.
Program ini mengedepankan aspek kehidupan sosial terutama dalam hal keaksaraan karena banyaknya angka buta aksara tadi. Program Gabus hadir melalui Bhabinkamtibmas dibeberapa polsek, salah satunya di Polsek Depapre yang dipimpin oleh Bhabinkamtibmas Aipda Desri Kendek.
  Ketua Tim P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Papua, Kasman, S.Pd.,M.Pd, Kasman, mengaku selama ini, pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan untuk mencegah dan meminimalisir peredaran Narkoba di masyarakat dan terutama mencegah masuknya narkoba di kalangan pelajar.
  Terkait dengan itu, pihaknya berharap kolaborasi dengan UMKM yang ada di Hamadi dan pihaknya mencoba akomodir. Pihaknya juga sudah mengarahkan masyarakat di kampung nelayan yang terlibat langsung dalam kegiatan festival itu nanti, supaya betul-betul menampilkan komoditas atau produk-produk berbahan ikan asar sesuai dengan tagline Jayapura makan ikan asar.
Domianus meminta kepada aparat TNI-Polri untuk memeriksa seluruh daerah di kampungnya telah bebas dari orang-orang yang melakukan teror terhadap warganya. Akan tetapi untuk menghilangkan trauma masyarakat, agar TNI-Polri non organik ditarik dari Distrik Bibida.
 Selain itu, ada dua langkah utama yang harus dilakukan sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua, yaitu diberikan fasilitas jamban kepada masyarakat yang belum memiliki jamban, dan bagi mereka yang sudah memiliki, namun masih melakukan praktek BAB sembaranagn terus diberikan sosialisasi terkait praktek praktek yang baik.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Papua, Suzana Wanggai, mengatakan verifikasi dijadwalkan berlangsung pada Juli mendatang. Verifikasi nanti juga melibatkan TNI-Polri dan tim teknis terkait.
  Asisten I Setda Kota Jayapura, Evert Nicolas Meraudje mengatakan, Bimtek tersebut dilakukan, demi tercapainya pelaksanaan tugas dan fungsi Kelembagaan Masyarakat Kampung, serta terwujudnya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
