Wadir Polairud AKBP Herzoni Saragih kepada ANTARA di Jayapura, Jumat mengatakan, sebanyak 10 personel dikerahkan untuk memasang pipa di bawah laut sehingga sampai di kampung tersebut.
“Memang Kabupaten Jayapura yang luas ini memerlukan banyak tenaga guru dan kesehatan, pelayanan yang lebih merata kepada masyarakat baik di bidang kesehatan maupun pendidikan dan untuk menjawab tantangan di lapangan, sehingga dari kebutuhan tersebut Pemkab Jayapura membutuhkan pengangkatan bagi PPPK untuk guru dan tenaga kesehatan,"ucapnya.
Wakil Ketua II DPR Kabupaten Merauke Dominikus Ulukyanan yang mengirimkan gambar dan informasi ini kepada media ini mengungkapkan bahwa kapal kontainer tersebut kandas den- gan muatan alat-alat berat.
Asep menerangkan beberapa kampung atau daerah di wilayah pemerintahan Kota Jayapura yang memiliki potensi atau rawan terhadap terjadinya bencana alam tsunami adalah kampung-kampung yang ada di daerah pesisir pantai. Salah satu kampung yaitu kampung tobati yang juga masuk dalam kategori rawan terjadinya bencana tsunami.
Meskipun di satu sisi keterlibatan para pendamping di masing-masing kampung dapat memberikan Nilai plus bagi operator kampung untuk belajar bagaimana melakukan perencanaan dan juga pelaporan hingga penyerapan dana sesuai dengan perencanaannya.
 Pelaksanaan program door to door system merupakan program unggulan dari satuan binmas untuk mendekatkan diri kepada masyarakat sebagai wujud kepedulian Polri kepada masyarakat.
 Pada Kegiatan yang dilaksanakan turut dihadiri oleh BSIP Papua Ibu Siti Raodah Garudah, Sp, Babinsa Pertanian Koptu Purwanto, Ketua Kelompok Tani Karya Makmur Suratno, PPL Distrik Skanto ibu Salomina Koibur, serta Para petani Sawah Kampung Intaimelyan
Adapun tiga kampung yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya Kampung Mabo, Tobati dan Koya Koso. Karena itu pihaknya berharap supaya kampung-kampung yang belum itu segera menyampaikan laporan pertanggungjawabannya sehingga proses dan tahapan selanjutnya untuk pencairan air dana itu segera dilakukan.
Pj Sekda Papua, Derek Hegemur mengatakan, dalam FGD tersebut yang dibahas adalah instrumen berkaitan dengan kewenangan kekhususan dengan adanya UU nomor 2 tahun 2021 tindak lanjut dari PP 106-107.
Dia mengatakan, ada tiga unit rumah milik ondoafi yang dikerjakan tahun ini. Untuk pekerjaanya hanya renovasi dan penambahan penambahan perabot yang belum lengkap. "Jadi kita bukan bangun baru ya," singkatnya.
