Kepala Badan Kesbangpol Mimika, Yan Selamat Purba yang ditemui di kantornya, Kamis (7/7) mengatakan, anggaran tersebut akan dihibahkan masing-masing Rp 2 miliar untuk KPU dan Rp 2 miliar untuk Bawaslu.
“Kalau semisal setiap kabupaten minimal seribu suara sementara beberapa kabupaten sangat minim rekamannya. Contoh saat ini sudah ada 30 partai yang mendaftar disipol maka paling tidak 1 kabupaten dibutuhkan 30 ribu jadi pertanyaannya apakah perekaman sudah sampai angka itu?,” tanya Johny.
Tentunya publik juga tak mau akhir sebuah Pemilu selalu diwarnai dengan konflik dan berdarah – darah. Terkait persiapan ini, Jumat (1/7) kemarin, KPU Papua dan Bawaslu Papua sama – sama menyambangi Ketua DPR Papua, Johny Banua Rouw untuk berkoordinasi.
Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, jika mengacu draf Peraturan KPU (PKPU) tahapan, revisi UU Pemilu setidaknya harus tuntas tahun ini. Sebab, awal tahun depan, KPU sudah harus menetapkan derah pemilihan (Dapil). ''Sehingga dengan begitu, ketentuan tentang dapil harus sudah siap,'' ujarnya di Kantor KPU RI Jakarta, kemarin (29/6).
Pertemuan antara KPU Provinsi Papua dan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil ini untuk berkoordinasi mengenai data pemilih sebelum dilakukan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu 2024 mendatang.
“Kami juga akan mengundang teman-teman di kabupaten/kota untuk satukan pemahaman sesuai dengan undang-undang, regulasi dan juga tahapan kami,” jelas Diana saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Rabu (15/6).
Ketua KPU Yahukimo, Adreas Silak, S.Ip menyebut dengan peluncuran tahapan ini, maka KPU seluruh Indonesia termasuk KPU Yahukimo wajib memulai semua proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 sebagaimana regulasi.
Secara spesifik jadwal tahapan yang telah diresmikan dalam PKPU Nomor 3/2022 itu menjelaskan, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih digelar sejak 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023.
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan, secara garis besar anggaran pemilu Rp 76 triliun terbagi dua. Yakni kegiatan tahapan yang meliputi honor petugas dan logistik. Lalu, sosialisasi serta kegiatan pendukung.
KPU Papua hingga kini terus mensosialisasikan aplikasi lindungi hakmu yang memang dibuat untuk mendukung proses pesta demokrasi. Upaya untuk mengajak masyarakat ikut mencoblos dan bukan justru golput. Dari aplikasi ini dikatakan pengguna bisa tahu apakah ia terdaftar sebagai pemilih termasuk lokasi dimana ia harus mencoblos.
