“Kita akan sampaikan kepada partai politik yang berstatus sebagai ASN atau TNI/Polri dapat menyampaikan surat pemberhentian dari yang bersangkutan,” ungkap Gobay kepada awak media belum lama ini.
Pasca kebakaran, KPU Kabupaten Jayapura saat ini berkantor di kantor Dinas Koperasi dan UMKM di Hawai, Distrik Sentani Timur. Sementara pegawai di kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura, beraktivitas di Rumah Dinas Wakil Bupati Jayapura di Kemiri.
Sebelum Papua dimekarkan menjadi empat provinsi memang ada sejumlah kabupaten yang menggunakan sistem noken, namun setelah terjadi pemekaran maka dipastikan sistem tersebut tidak diberlakukan di Papua.
Sekretaris KPU Kabupaten Merauke Alfred B.D. Dodu ditemui media ini mengungkapkan bahwa anggaran Pilkada serentak tersebut sudah diajukan ke Pemerintan Kabupaten Merauke.
Ketua KPU Papua Pegunungan Daniel Jingga, DPRD Provinsi , dan DPRD Kab/Kota. Pada Lampiran I, Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan DPR, DPR Provinsi, dan DPRD Kab/Kota. Yang mana DCS DPRD Provinsi Papua Pegungan telah ditetapkan tanggal 18 Agustus 2023,
‘’Untuk 2 DCS anggota DPR Provinsi Papua Selatan dari partai politik itu, satu menyatakan alasan pengunduran diri karena tembus calon ASN. Sedangkan satu mengundurkan diri untuk mempersiapkan pemilihan DPR kabupaten,’’ jelasnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merauke telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan atau tanggapan terkait dengan Daftar Calon Sementara (DCS) yang telah diumumkan KPU Kabupaten Merauke sejak 19-28 Agustus 2023, kemarin.
Bahkan Kamis (24/8) malam gangguan ini masih terjadi dimana terdengar kontak tembak di Distrik Dekai yang notabene ibukota Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan. Polisi juga belum berhasil mengungkap siapa aktor di balik gangguan Kamtibmas tersebut.
Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan, Marman saat ditemui media ini mengungkapkan, sampai pada penutupan pengajuan sengketa terhadap penetapan DCS tersebut, pihaknya hanya menerima 1 Parpol yang mengajukan sengketa. Partai Politik yang mengajukan sengketa adalah Demokrat.
"Kalau untuk perbaikan itu sudah tidak ada ruang karena kami sudah berikan kesempatan sampai tiga kali sejak 26 Juni sampai dengan 9 Agustus dan itu sudah tiga kali perpanjangan. Jadi tidak ada lagi peluang untuk bakal caleg melakukan perbaikan dokumen.
