Rapat pleno terbuka penetapan DCT tersebut di gelar dengan mengundang pengurus partai politik peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Supiori bersama seluruh calon anggota DPRD Kabupaten Supiori periode 2024-2028 yang berjumlah 304 orang.
Adapun penandatangan NPHD bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Papua, serta pihak keamanan, berlangsung di Kantor Gubernur Papua, Kamis (2/11).
  Hambatan ini terutama di daerah-daerah yang memang masuk dalam kategori wilayah yang sangat sulit, mulai dari Kabupaten Mamberamo Raya, Waropen, Keerom, Supiori terutama pulau terluarnya di Mapia.
Bupati Keerom Piter Gusbager, S.Hut., MUP., diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom Trisiswanda Indra, N. S.PT., secara bersama menandatangani NPHD Non Tahapan Pemilu dengan Ketua KPU Keerom Melianus Gobay, disaksikan Kaban Kesbangpol Keerom Elchi Meho, dan sejumlah anggota KPU lainnya.
Hari pencoblosan pada Pemilu 2024 semakin dekat. Jika dihitung mundur, pada hari ini 104 hari lagi. Para calon legislatif (caleg), capres-cawapres, dan parpol kini sedang berlomba-lomba memasang baliho dan alat peraga kampanye (APK) lainnya.
 Dari sinilah baru akan disikapi dengan keputusan untuk menghentikan semua hak – hak yang melekat dari anggota DPR tersebut. Hanya, kata Juliana, hak – hak akan diberhentikan apabila anggota tersebut pindah partai maupun dari kelompok khusus masuk ke partai.
  ‘’Yang sudah datang itu bilik suara. Sementara kotak suara dan segel sementara dalam perjalanan laut dari Surabaya ke Merauke,’’ kata Theresia Mahuse ditemui media ini disela-sela pembongkaran di Pelabuhan Merauke, Senin (30/10/2023).
Mardani juga mengatakan, rapat dengar pendapat yang digelar Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri itu digelar guna menindaklanjuti putusan MK terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah.
