Dijelaskan, bagi para nelayan yang sering mencari ikan di laut dan tinggal di pesisir pantai seperti di Daerah Demta dan Depapre, diharapkan tetap selalu memantau kondisi gelombang air laut. Jika memang kondisi tidak bagus, jangan memaksakan diri karena ini menyangkut keselamatan para nelayan.
Kemudian untuk syarat kedua adalah pendaftaran calon, yakni Calon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura masing masing harus menyerahkan rekam jejak kehidupan maupun kekayaan harta bendanya dan ini dilaporkan kepada KPK, semua harus ditanda tangani termasuk rekening pribadi harus dilaporkan.
Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa berpesan kepada Kepala Kampung Ifale Lukas Mokay, SE, M.Pd., yang telah dilantik dan diambil sumpah, bisa bekerja dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di kampung dan selama delapan tahun memimpin di kampung harus ada perubahan yang nyata dari berbagai sector, sehingga Kampung Ifale bisa menjadi contoh kampung yang berhasil di Kabupaten Jayapura dengan kepemimpinan Lukas Mokay.
Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa mengatakan, dalam waktu dekat ini Pj Gubernur Ramses Limbong akan melakukan kunjungan kerja (Kunker) Ke Kabupaten Jayapura, tepatnya di Distrik Kemtuk Gresi, guna penyerahan bantuan Pangan Beras Cadangan Pemerintah (BCP) kepada masyarakat Kabupaten Jayapura
Ketua MUI Kabupaten Jayapura Mustofa mengatakan, tujuan dari Silatda Ke-1 tahun 2024 MUI Kabupaten Jayapura ini untuk lebih meningkatkan tali silaturahmi bersama, khususnya bagi para alim ulama, tokoh agama dan masyarakat serta menyampaikan apa saja peran MUI kepada umat di Kabupaten Jayapura.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Jayapura, Miryam Soumilena mengatakan, kasus pernikahan anak di bawah umur (dini) masih banyak ditemukan di Kabupaten Jayapura. Contohnya di distrik terjauh Kabupaten Jayapura yakni di Distrik Airu maupun di pusat ibu Kota Kabupaten Jayapura di Kota Sentani.
Perubahan APBD TA 2024 Pemkab Jayapura diharapkan bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada, dengan memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Apalagi pada bulan November dilaksanakan Pilkada Kabupaten Jayapura dan dibutuhkan pencairan dana hibah untuk penyelenggara Pilkada Kabupaten Jayapura.
Untuk itu, karena pelantikan DPRD Kabupaten Jayapura pada bulan Oktober 2024, maka untuk gaji dewan dan lainnya tetap harus dianggarkan terlebih dahulu, karena dewan diangkat pada tahun 2024. Dan ini sudah dilaporkan ke Pemkab Jayapura untuk ditindaklanjuti.
Dijelaskan, selama dirinya menjabat ia juga meminta Forkopimda dan komponen masyarakat Kabupaten Jayapura bisa melakukan fungsi kontrol kepada dirinya, baik dalam menjalankan aturan dalam bekerja dan melayani masyarakat serta rambu- rambu yang berlaku di Kabupaten Jayapura.
Hal lain pemicu KDRT dan kekerasan terhadap anak juga dipengaruhi faktor ekonomi keluarga. Dimana suami tidak kerja tidak bisa memberikan nafkah kepada istri dan anak, kemudian cekcok akhirnya istri dan anak mengalami KDRT. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Jayapura Miryam Yesoumilena, Jumat (6/9) kemarin.
