Direktur Utama BEI Iman Rachman menjelaskan, sejak pertengahan Agustus 2024, BEI telah melaksanakan serangkaian kegiatan literasi pasar modal melalui Road to CMSE 2024 yang bertujuan mendukung penyelenggaraan acara CMSE 2024, sekaligus pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan yang telah dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menurut bupati, jika masuk dalam investasi maka hal itu akan membutuhkan proses yang cukup panjang. Mislanya, saat ini ada pembukaan jalan. Jalan yang dibangun itu untuk memudahkan pengelolaan lahan rakyat.
Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Selatan Paino, SIP, MT, mengatakan, terkait dengan program nasional dengan investas besar-besaran di Papua Selatan khususnya Merauke ini berdasarkan situasi nasional atau dunia.
epala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan Petrus mengungkapkan bahwa ketiga program besar yang dicanangkan di Kabupaten Merauke adalah pertama food state, program strategis nasional dan Kawasan Industri Khusus.
Meski, dia masih belum mau banyak bicara lahan tambang mana yang nanti akan dikelola Muhammadiyah. Menurutnya, ia harus terlebih dahulu melaporkan hal itu kepada Presiden Joko Widodo. Yang pasti, Bahlil menyebut lahan untuk Muhammadiyah bukan eks lahan Kaltim Prima Coal (KPC) yang lebih dulu diberikan ke PBNU.
Terbaru, Bank Mandiri Region XII Papua berkolaborasi dengan anak perusahaan, Mandiri Sekuritas menghadirkan fasilitas investasi MOST Corner yang akan memberi nasabah edukasi sekaligus kesempatan berinvestasi di pasar modal.
Kepala DPMPTSP Kota Jayapura Filep Hamadi mengatakan hingga saat ini nilai investasi di kota Jayapura sudah mencapai Rp 700 miliar. Dia menjelaskan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari izin membangun yang dikeluarkan oleh DPMPTSP dari target Rp 1,8 miliar kini sudah mencapai Rp 950 juta.
Kepada masyarakat adat dari kedua wilayah tersebut, bupati Romanus kembali menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada izin investasi skala sedang maupun besar yang masuk ke Kimaam mamupun wilayah adat Makleo yang meliputi Distrik Okaba dan pemekarannya.
Pasalnya, sesuai dengan RTRW Kabupaten Merauke, di lahan 500.000 hektar lahan yang ada tersebut hanya sekitar 50 persen yang dapat dimanfaatkan. Itupun dari jumlah tersebut masih akan terjadi penapisan.
Rapat dengar pendapat itu dipimpin langsung Ketua DPR Kabupate Merauke Sugiyanto, SH, MH. Hadir mendampingi Wakil Ketua I DPR Merauke Almaratus Solikah, dan Anggota DPR Merauke asal Kimaam Moses Kaibu . Hadir pula Wakil Ketua II MRP Papua Selatan Paskalis Imadawa.
