Diakuinya, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,23 persen, kelompok kesehatan sebesar 1,42 persen, kelompok pendidikan sebesar 7,49 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,32 persen, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,78 persen.
Terkait dengan hal ini, Siriwa mengaku jika telah menyalurkan berbagai bantuan ke Waropen dan Supiori. Penyaluran bantuan bersamaan dengan kunjungan kerja Penjabat Gubernur Papua dan jajaran pada 27 dan 28 Juni 2024.
Guna menjaga kestabilan harga kebutuhan bapok dan komoditi pertanian, khususnya bawang yang mulai mengalami kenaikan, Tim TPID Papua tidak tinggal diam. Selain melakukan rapat koordinasi bersama seluruh anggota TPID, juga menggelar pasar murah dan jika mengharuskan pihaknya akan mendatangkan suplai dari luar Papua.
Dari Sidak tersebut disampaikan Delila Giay bahwa Pemkab Jayapura dalam hal ini Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kembali melakukan Sidak untuk mengantisipasi dan mengendalikan inflasi.
"Antisipasi yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Kita harus memastikan agar rantai pasokan pangan baik, distribusi bagus, pengendalian harga dari tingkat petani hingga pasar, harus bisa diperhatikan, " jelasnya.
Wahyudi menyatakan, secara umum inflasi di Papua cukup terkendali. Sebagaimana Inflasi Papua saat ini berada di angka 2,18. “Tentunya langkah antisipasi agar inflasi tetap terkendali perlu terus dilakukan. Seperti memantau ketersediaan bahan pokok dan TPID Papua akan melakukan hal ini,” ucapnya.
Dia mengatakan berdasarkan perhitungan tingkat inflasi tahunan perbulan Mei Kota Jayapura berada di angka 1,78%. Persentase itu menjadikan Kota Jayapura menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang mampu menurunkan tingkat inflasi daerah hingga mencapai 1,78%.
Ouceu melanjutkan, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,39 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,38 persen; kelompok transportasi sebesar 0,10 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,61 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 7,72 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 10,08 persen.
“Untuk Provinsi Papua terdapat empat kabupaten yang memiliki catatan yakni Kabupaten Jayapura, Keerom, Mamberamo Raya dan Waropen. Satu hari ini kita tuntaskan dua kabupaten dengan harapan catatan itu hilang,” ucap Rumasukun.
BPS Provinsi Papua mencatat pada bulan Mei 2024, Provinsi Papua mengalami inflasi sebesar 2,18 Persen. Kepala BPS Provinsi Papua, Adriana H. Caroline menjelaskan, pada Mei 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Papua sebesar 2,18 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,75.