Gubernur menyebut, kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan Road To Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2023. Rencananya pencanangan Road To HAKORDIA 2023 Papua digelar di Istora Papua Bangkit pada 14-15 November 2023.
Delapan nama tersebut diantaranya Jajaran Dewan Komisaris PT. BPD Papua yakni Yorgemes Derek Hegemur sebagai Komisaris Utama, Nataniel D. Mandacan sebagai Komisaris Non Independen, Dortheis Sesa selaku Komisaris Independen, Arobi A. Aituarauw sebagai Komisaris Independen.
Pada acara penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Penjabat Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun menekankan hal itu.
Selain itu, orang nomor 1 di Indonesia ini juga mendorong daerah mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Menurut Presiden, pemberian bantuan tersebut akan sangat membantu masyarakat.
Nama Dr Kenius Kogoya yang sebelumnya tidak diprediksi tiba – tiba dinyatakan siap untuk maju. Sosok pria yang menjabat sebagai Ketua KONI Papua ini diusung partainya Partai Hanura.
“Itu sebabnya, KI Pusat merasa harus melakukan pendampingan untuk mendorong keterbukaan informasi di Papua,” ucap Rospita kepada wartawan usai menemui Pj Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun, Jumat (13/10).
Setiba di Kantor Gubernur yang berlokasi di Jalan Soa Siu, Papua. Wakil Presiden Ma'ruf Amin, lakukan audiensi dengan para tokoh pegiat kemanusiaan, HAM dan perdamaian. Pertemuan tersebut dilakukan di ruang kerja Kantor Gubernur, lantai 4, Selasa (10/10/2023) siang.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto, saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, kebijakan itu terkait pengaturan jam kerja dan pelayanan di kompleks Kantor Gubernur Papua.
“Hal ini menunjukkan bahwa saudara-saudara memiliki komitmen yang kuat untuk menjadi pemimpin perubahan dalam birokrasi Pemerintah Kabupaten dan Provinsi,” ucap Pj Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun melalui sambutan yang dibacakan Ass II Setda Provinsi Papua, Suzana Wanggai.
"Sejak malam mereka (warga-red) sudah berada di Kantor Gubernur dan melakukan pemalangan. Yang melakukan pemalangan masih warga yang sama, mereka menuntut hak ulayat," ucap pria yang namanya enggan dikorankan tersebut.
