Terkait dengan imbauan hoaks tersebut, Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus, SH., MH., mengingatkan masyarakat untuk hati-hati dalam menyebar informasi. Rifai justru mempersilakan warga untuk mengunjungi akun-akun resmi milik Pemrov Papua untuk mendapatkan info yang benar dan aktual.
“Tetap menjaga komitmen menjadikan Papua sebagai tanah damai, dan yang terpenting selalu berdoa semoga tuhan yang maha kuasa melindungi dan memberkati kita,” kata Gubernur dalam talking point Gubernur Papua tentang Otsus dan pembentukan DOB disampaikan dalam Rakerda Pemerintah Provinsi Papua, Rabu (15/6).
"Orang pusat jangan seenaknya mengatur orang Papua, ini saja yang saya lakukan untuk membela dan menjaga (Papua)," kata Gubernur Enembe di Rektorat Uncen, Waena, Selasa (15/6).
“Pemerintahan saya jaga betul, supaya orang pusat jangan seenaknya mengatur orang Papua,”Tegas Gubernur saat berkunjung ke Uncen dalam agenda ramah tamah dengan Rektor dan Pimpinan Universitas Cenderawasih, Senin (13/6).
Pengusulan gelar ini didasari deretan prestasi dan keputusan yang dinilai unik yang berhasil ditorehkan Lukas Enembe selama menjabat sebagai Bupati Puncak Jaya hingga Gubernur Papua dua Periode sampai saat ini.
Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP., MH., menyampaikan, masa depan Papua ada di tangan orang Papua. Untuk itu, apa yang mahasiswa bicarakan untuk Papua, apa yang mereka katakan adalah benar dan tidak tipu.
Gubernur Lukas Enembe menyampaikan, kantor Gubernur Papua yang sementara direnovasi akan menjadi sebuah bangunan yang monumental. Selain itu, keberadaan gedung ini juga akan membuat Kota Jayapura sebagai kota termodern di kawasan Pasifik.
Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus menyampaikan, bangunan tersebut memiliki 9 lantai dan 1 basement. Bentuk bangunan direncanakan rendah karbon dan sesuai dengan kearifan lokal.
Menurutnya, kelompok pembuat dan penyebar hoax menggunakan teknik imposter content (konten tiruan) dan fabricated content (konten palsu) dalam memproduksi konten hoax tersebut.
Pemprov Papua kabarnya sudah mengusulkan ke pemerintah pusat dalam hal ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penjabat bupati dan wali kota yang akan mengisi kekosongan kepala daerah di empat kabupaten satu kota di Provinsi Papua.
