Seperti diketahui, di beberapa titik di dalam pusat kota Kabupaten Mimika, bocah-bocah karton semakin menjamur. Sepeti di kawasan Koperapoka, Eks Pasar Swadaya (Pasar Lama), Bilangan Jalan Budi Utomo dan Jalan Yos Soedarso.
"Dari dinas sosial akan melaporkan ke BPJS Kesehatan untuk diterbitkan kartu BPJS yang terkoneksi langsung dengan rumah sakit sehingga pengobatan bisa segera dilakukan dan iurannya akan dibayar oleh pemerintah daerah" kata Felson Mambrasar, belum lama ini.
Kepala Dinas Sosial Nickolas Itlay, S.STP, MSi menyatakan terkait dengan penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang mengalami cacat dan tersebar di 40 Distrik dan julahnya juga cukup besar sehingga yang dibantu oleh pemerintah ini berpatokan pada sumber dana yang dianggarkan sehingga dibatasi hanya 55 orang.
  Dikatakan, belakangan ini ODGJ di Kota Jayapura cukup berkembang. Hal ini disebabkan karena faktor kondisi sosial, yang sulit. Selain itu, pihaknya juga ada kesulitan untuk melakukan pendataan by name by address terhadap para ODGJ ini, karena minimnya data-data kependudukan dari para ODGJ itu.
 Dikatakan kelompok perajin ini merupakan alumni pernah mendapat pelatihan yang diselenggarakan oleh BBPKS Jayapura, bulan maret lalu di BBPPKS Jayapura. Disana perajin ini dilatih membuat souvenir yang terbuat dari tanah liat. Selama 14 hari pelatihan, kelompok pengrajin ini dipandu oleh instruktur yang dihadirlan oleh BBPPKS Jayapura.
 Ia mengharapkan edukasi yang telah dilakukan itu bisa berguna, dan bermanfaat serta bisa memberikan pemahaman terhadap anak-anak yang beresiko dengan hukum khususnya di sekolah. Kegiatan ini sangat penting bagi anak berusia masih produktif, khususnya pelajar SMP.
"Dengan DTKS ini data yang diusulkan masyarakat mulai dari masyarakat, RT dan RW dan dilakukan verifikasi dan validasi oleh kelurahan untuk selanjutnya diusulkan ke Kemensos melalui Dinas Sosial," jelasnya.
"Dengan DTKS ini data yang diusulkan masyarakat mulai dari masyarakat, RT dan RW dan dilakukan verifikasi dan validasi oleh kelurahan untuk selanjutnya diusulkan ke Kemensos melalui Dinas Sosial," jelasnya.
Untuk itu, Arry berharap Pemkab Jayapura bisa membangun rumah aman bagi anak terlantar di Kabupaten Jayapura dengan memberikan dukungan dana pembangunan minimal Rp 700 juta.
  Kepala Seksi Penanganan Tindak Kekerasan Dinas Sosial Kota Jayapura, Flavius Josephus, S. Th menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut membahas terkait masa depan dari ABH setelah menyelesaikan hukumannya.
