"Yah sudah tahu sendiri kan bahwa Koya ini dekat sekali dengan perbatasan (PNG) dan banyak ganja atau narkoba termasuk minuman keras yang berseliweran. Kalau tidak dipagari saya kasihan anak-anak ini," kata penasehat atau pengelola Paroki St Petrus Koya Tengah, Pastor Jhon Jonga saat ditemui Sekwan, DPR Papua, Dr Juliana Waromi, di Koya Tengah
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo menjelaskan, setelah media yang berlangsung 3-4 jam itu akhirnya menemukan titik temu dengan pihak adat atau pemilik ulayat. "Mediasi yang berlangsung berjam-jam ini kita berdiskusi dan berbicara dari hati ke hati akhirnya ada titik temu," ujar Abisai Rollo.
Oleh karena itu, Balai Bahasa mendorong sejumlah stakeholder atau pemangku kepentingan terkait, terutama dari pihak DPR Papua untuk memberikan dukungan, sebagai bentuk keseriusan untuk mendorong pelestarian budaya, khususnya bahasa daerah di Papua.
Sekwan Juliana tak hanya sekadar bersilaturahmi, tapi ia juga membawa beberapa bantuan berupa beras, Indomie, gula pasir, teh celup, minyak goreng dan telur. “Kegiatan ini biasanya kami lakukan rutin tiap tahun dalam momen ibadah puasa. Kami turun berbagi dengan teman-teman pesantren,” ungkap Juliana kepada awak media.
Ketua Komisi III DPRP Papua Pegunungan Yosia Busup, S.Sos menyatakan setelah pertemuan dengan jajaran pimpinan dan anggota Komisi III, yakni Wakil Ketua Komisi III DPRP Papua Pegunungan, Kamilius Logo,SE. Sekretaris Komisi III DPRP Papua Pegunungan, Takinus Yikwa,S.Ak.,M.AP, serta dua Anggota Komisi III DPRP Papua Pegunungan, yakni Otoni Bahapol,S.Sos dan Thinus Peyon.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan pemerintah Provinsi Papua pegunungan memaknai aturan ini sebagai pintu awal mengetahu pola kerja, mekanisme, tatakelola di DPRP Papua Pegunungan, kemudian juga mekanisme konsultasi, Koordinasi, fasilitasi dengan lembaga eksekutif.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr.Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menekankan pentingnya rapat paripurna ini sebagai langkah strategis untuk memastikan kelancaran tugas dan fungsi DPR Papua Pegunungan sebagai lembaga legislatif. Penetapan Tata Tertib DPRP menjadi landasan fundamental yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas, wewenang, serta hak dan kewajiban para anggota DPR Papua Pegunungan.
Rustan menekankan bahwa penyediaan air bersih merupakan kebutuhan utama masyarakat Jayapura, sehingga diperlukan kolaborasi dari semua pihak, termasuk masyarakat dan pemilik ulayat, untuk memastikan PTAMJ dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
Kasus ini terkesan mulai kabur karena setelah sebelumnya disidik oleh Polda Papua, kemudian kurang lebih dua bulan lamanya kasus ini kemudian dilimpahkan ke Pomdam XVII Cenderawasih karena diindikasikan pelaku adakan oknum TNI. Namun setelah ditangani Pomdam, tak lama kasus ini dikembalikan ke Polda karena hasil sidik Pomdam belum ada yang indikasi keterlibatan oknum TNI.
"Tahun lalu kami sudah masuk, tetapi asas manfaatnya belum terasa. Oleh karena itu, tahun ini kami akan membangun kembali jalan untuk akses masuk kendaraan ke dermaga," jelas David.
