Gubernur juga akan menggelar rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), rapat dengan para OPD serta pisah sambut. Hal ini untuk menjalin kekerabatan dan memantapkan sinergi bersama, usai dirinya dilantik sebagai
Pertemuan itu mendadak digelar lantaran pencaker OAP yang tidak lulus selalu menuntut dan terus menerus melakukan unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan dan juga di Kantor Gubernur Papua Selatan. Dala
‘’Kalau berdasarkan kajian pemerintah provinsi dan Unmus sendiri yang menyatakan sudah dibutuhkan fakultas kedokteran untuk mempersiapkan anak-anak kita yang secara intelektual memiliki kemampuan untuk menjadi dokter ata
Aspirasi yang disampaikan warga antara lain mencakup kebutuhan akan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu, peningkatan kualitas pendidikan, serta perbaikan infrastruktur.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan Kementerian ESDM, khususnya Dirjen Ketenagalistrikan. Saya pun telah instruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk segera menyusun dan menyerahkan data detail kebutuhan k
Nelson Sasarari mengatakan bahwa jika keberatan keberadaan moda transportasi Maxim tersebut karena masalah tarif yang diberlakukan dianggap terlalu murah, maka dirinya sepakat jika masalah tarif tersebut yang harus diatu
‘’Kita akan bentuk tim dengan komisi yang membidangi masalah perkebunan kelapa sawit ini untuk turun melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan masalah apa yang disampaikan oleh masyarakat adat dan perusa
Dalam pertemuan dengan DPRP Papua Selatan itu, lanjut Rapami, sudah diinventalisir bahwa pimpinan DPR dalam hal ini wakil ketua II, Ketua Komisi 3 dan anggotanya, ketua-ketua Fraksi ditambah pimpinan MRP dan anggota yang
Masalah ini perlu ditelusuri apakah pemerintahan pada masa transisi yang tidak membuat pertanggungjawaban ataukan sudah melakukan pertanggungjawaban ini belum diketahui, namun DPR Papua Pegunungan beberapa waktu lalu tel
Meski demikian BPK RI mencatat sebanyak 188 temuan dan 374 rekomendasi yang dituangkan dalam 15 LHP, yang merupakan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu pada pemerintah provinsi serta kab
