Wakil Gubernur Papua Pegunungan Dr. Ones Pahabol, SE, MM menyatakanuntuk prodak hukum yang telah ditetapkan ini sangat spesifik sekali karena ini mengatur tentang aspirasi masyarakat dari bawah sehingga perlu untuk dijad
Ketua Pansus TLHP DPR Papua, Jansen Monim, menjelaskan bahwa rapat kerja ini digelar guna memanggil sembilan OPD terkait untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan mengenai tindak lanjut serta rekomendasi atas temuan BP
Ketua DPRP, Denny H. Bonai, mengatakan bahwa pihaknya akan segera membahas usulan ini setelah PSU rampung. “Setelah PSU, kami akan gelar rapat fraksi untuk membahas lebih lanjut dan menyusun langkah-langkah strategis, te
Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol, menyatakan 24 Raperda ini selaras dengan norma-norma hukum yang lebih tinggi, serta merupakan bentuk konkret dari perwujudan otonomi daerah. Sebagai daerah otonom baru, Provi
Dalam kunjungan tersebut, Sekwan Juliana menyerahkan bantuan bahan makanan (Bama) berupa beras, minyak goreng, dan telur. Bantuan itu, menurutnya, sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang sedang
Empat anggota DPR Papua Pegunungan yakni Danton Giban selaku Ketua Komisi II, Hakim Mohi selaku anggota Komisi IV, Paul Heluka selaku wakil Ketua Komisi II dan Enius Yual selaku Sekretaris Komisi II. Mereka mendapati bah
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan, kerja sama itu bakal mempercepat proses penyusunan peraturan daerah tanpa harus bergantung pada proses harmonisasi ditingkat pusat. “Sebelum ada kerja sama ini, penyusunan
Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, menyampaikan bahwa persetujuan terhadap Raperdasi ini merupakan hasil pembahasan intensif yang telah dilakukan oleh DPR Papua, baik melalui Badan Anggaran, komisi-komisi, ma
Sebelumnya, Kapolres Nabire, AKBP Samuel Tatiratu menyatakan tidak melarang aksi demo damai namun harus bermartabat dan tidak merugikan masyarakat lain yang menggunakan fasilitas umum. “Adik-adik boleh melakukan aksi dem
Yulianus juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera memanggil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop) Provinsi Papua, serta meminta agar pihak Disperindagkop bersama Bulog dapat memanggil
