DPRP

Pemprov perlu lebih memperketat pengelolaan keuangan apabila tidak mau keteteran di pertengahan tahun nanti. Pasalnya dari rapat paripurna dalam rangka pembahasan Raperdasi tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 tadi malam terdapat kenaikan dari jumlah APBD.

Kejadian demi kejadian sudah harus direduksi agar jangan lagi ada korban jiwa. Pemerintah daerah bersama forkopimda perlu menginisiasi sebuat resolusi perdamaian konflik Nduga agar jangan lagi ada yang meregang nyawa sia - sia.

Presiden yang menggunakan pakaian adat Tanimbar memang langsung ngegas dengan menyoroti banyak aspek. Terkait ini Ketua DPR Papua, Johny Banua Rouw  menerjemahkan bahwa  presiden terlihat langsung fokus pada penyampaian bahwa ini tahun politik.

Doliana Yaka Dewa, selaku Aktivis  perempuan Papua mengatakan sejak Provinsi Papua sebagai provinsi induk berada dalam wilayah kesatuan republik Indonesia hampir seluruh jabatan stuktural di Provinsi Papua didominasi oleh pemimpin laki laki.

“Papua ini bukan menjadi tempat buangan para pejabat dari pusat lalu dibuang ke daerah,” tegas Anthon kepada Cenderawasih Pos, Kamis (10/8).

Kedua, memiliki komitmen tinggi terhadap NKRI dan kedaulatan negara atas Papua. Harus bisa membersihkan Provinsi Papua induk dari aktivitas kelompok - kelompok anti pembangunan dan berideologi nasionalisme ekslusif.  

Ada nama Plh Gubernur, Ridwan Rumasukun, Juliana Waromi sebagai pejabat senior di DPR Papua dan Antonius Ayorbaba dari Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua. Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw menjelaskan  pemilihan tiga nama yang diantar ini  adalah buah kesepakatan seluruh pimpinan fraksi.

Nah hari ini tiga nama itu juga telah diserahkan  ke kemendagri namun hingga sore kemarin tak satupun anggota DPR yang mau bersuara terkait siapa saja yang dijagokan. Terkait ini Plh Gubernur, Ridwan Rumasukun juga enggan banyak berkomentar.

  Di sini ia menyoroti soal menurunnya PAD sebagai akibat berkurangnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan patut menjadi perhatian serius.

“Kami undang untuk memastikan prosesnya seperti apa dan jika sudah dibuka kami mau cek seperti apa penyelesaiannya. Jika ada yang harus diselesaikan maka kami meminta untuk ini diperhatikan dan apa yang disampaikan masyarakat adat sebisa mungkin dijawab agar tak ada lagi palang memalang dikemudian hari,” kata Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda usai pertemuan, Selasa (8/8) kemarin.