DPRP

Di tahun 2024 lalu, Sekretariat DPRP Papua Selatan  mengontrak sebuah Ruko di Jalan Raya Mandala, depan eks Kantor Radar Merauke. Namun setelah anggota DPRP Provinsi Papua Selatan  periode 2024-2029 hasil pemilihan dilantik, maka ruko tersebut tidak presentatif untuk digunakan.   

Ya, masalah antrian BBM Subsidi jenis solar ini sebenarnya bukan hal baru.  Masalah ini kemudian  mendapat sorotan keras dari anggota DPRP, Albert Merauje. Dia menyebut fenomena antrian BBM di kota Jayapura itu seperti benang kusut yang sulit terurai dan pastinya ada hal yang kurang beres berkaitan dengan distribusi BBM subsidi di kota Jayapura itu.

Kondisi ini mengharuskan pemerintah maupun legislatif serta intansi lain di Papua untuk lebih kreatif, inovatif dan efisien dalam mengelola anggaran. Khusus DPRP memiliki peran strategis dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Kami minta eksekutif juga terbuka. Artinya, keterbukaan itu begini, ada hal-hal yang dievaluasi, ada hal-hal yang dikoreksi oleh Kemendagri, kita berharap eksekutif harus konsekuen dan gentle untuk supaya bisa menerima apa yang sudah dikoreksi oleh Kemendagri," tambahnya.

"Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan sementara yang selama ini telah bekerja dengan baik, memimpin rapat-rapat, memfasilitasi terbentuknya fraksi-fraksi dewan, memfasilitasi penyusunan peraturan DPR Papua tentang Tata Tertib dan Penetapan Pimpinan definitif DPR Papua serta semua pihak yang telah bekerja keras hingga tahapan ini berlangsung dengan baik," kata Denny.

Adapun pimpinan definitif DPR Papua dipimpin oleh Denny Henry Bonay (Golkar). Wakil Ketua 1 dipimpin Herlin Beatrix Monim dari (NasDem), kemudian Wakil Ketua II Mukri Hamadi (PDI Perjuangan) dan Supriyadi Laling (PKS) sebagai Wakil Ketua III. "Nanti pelantikannya mulai pukul 19.00 WIT," jelas Along sapaannya.

Karena itu dirinya pun sangat setuju jika pemilihan Kepala Daerah kembali dilakukan DPRD. Banyak pertimbangan selama ini terjadi diantara pemborosan anggaran serta untuk mengurangi berbagai resiko. Tan Wie Long sampaikan itu kepada Cenderawasih Pos, seusai mengikuti Natal bersama keluarga DPRP Papua di halaman belakang gedung ll Kantor DPRP Papua pada, Jumat (20/12) malam.

Sebanyak 116 calon ini berasal dari Dapeng Kota Jayapura sebanyak 17 calon, Dapeng Kabupaten Jayapura 21 calon, Dapeng Keerom 7 calon, Dapeng Sarmi 15, Dapeng Mamberamo Raya 7 calon, Dapeng Biak 23 calon, Dapeng Supiori 6 calon, Dapeng Yapen 14 calon dan Dapeng Waropen 6 calon.

Dia mengatakan berdasarkan hasil konsultasi pihaknya kepada Kemendagri ada dua hal yang menjadi perhatian diantaranya Pertama, terkait tata tertib MRP dan Kedua, rencana perubahan peraturan pemerintah kepada Kemendagri.

‘’Terkait dengan penolakan masyarakat adat yang wilayahnya masuk dalam program strategis nasional untuk pembukaan lahan apakah lahan sawah atau program lainnya, kami sebagai  perwakian rakyat tentunya akan menyuarakan apa yang menjadi harapan masyarakat, sehingga disini yang kita butuhkan bagaimana pemerintah bisa menyikapi ini dengan bijak,’’ kata  Ketua DPRP Papua Selatan Heribertus Silfinus Silubun, ditemui di ruang kerjanya,  Rabu (11/12).