Menurutnya, kedatangan perwakilan Kemenag Papua untuk meminta rekomendasi, dan itu sudah diberikankepada mereka, sebab apabila DPRP menyetujui maka kantor kemenag yang ada akan menjadi kantor wilayah di Papua Pegunungan,
Menurut Tan Wie Long, dengan telah disiapkannya dana dari APBD, para penyelenggara diharapkan bekerja secara profesional agar seluruh tahapan PSU dapat berjalan lancar dan akuntabel.
RDP membahas kasus pelemparan bom molotov ke Kantor Redaksi Jubi, Waena, 16 Oktober 2024 lalu. Dalam RDP itu, dua nama disebut sebagai terduga pelaku, yakni Sersan Satu atau Sertu D dan Prajurit Kepala atau Praka AW. Kua
Juliana mengaku sudah lama ingin berkunjung namun baru kali ini ia sempat. "Saya lihat di medsos (soal Panti Asuhan Holei Roo) dan sudah lama mau singgah tapi belum sempat. Tapi kemarin anak saya sempat kesini berikan
Pihak Kepolisian Papua telah melakukan berbagai upaya untuk mengungkap pelaku, mulai dari olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) hingga penyidikan lanjutan. Dan hasil penyelidikan mengarah kepada keterlibatan oknum anggota T
‘’Kalau sebelumnya yakni tahun 2022 dan 2023, laporan pertanggungjawaban kita sampaikan ke Kemendagri karena DPRP belum terbentuk. Nah, sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan,
Terkait dengan Situasi penyakit yang sedang diatasi saat ini, Karantina dalam proses mengantisipasi penyebaran virus American Swine Fiver (ASF) agar tidak masuk ke wilayah Papua Selatan.
Ketua Komisi IV DPRP, Joni Y. Betaubun, menegaskan bahwa pembangunan rumah layak huni bagi OAP merupakan langkah konkret agar manfaat dana Otsus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ia menilai, masih banyak OAP yang
Ia menekankan bahwa rekomendasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi telah diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal tersebut mengatur ten
Sebagai landasan konstruktif bagi kepala daerah dalam meningkatkan pelaksanaan program kegiatan pada setiap urusan pemerintahan baik pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan non-pelayana
