"Ya sudah cukup lama di legislatif dan sudah banyak sekali perdasi-perdasus yang kita buat. Karena itu kami punya kerinduan untuk membantu masyarakat Papua tetapi menurut kami belum maksimal, sehingga saya mengambil keputusan untuk maju dan mengabdi untuk rakyat kita khususnya di kota Jayapura,"
Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan Daniel Jingga mengakui jika sebenarnya penetapan ini telah dilakukan dari beberapa waktu lalu namun karena ada gugatan yang masuk ke MK sehingga KPU RI mengeluarkan surat untuk KPU seluruh indonesia membatalkan sementara penetapan itu, dan hari ini baru bisa dilakukan.
 Sebelas yang dianggap penting ini, pertama terkait Kebijakan APBD Perubahan T.A 2024, disusun dengan pendekatan Money Follow Priority Program. Penggunaan anggaran sesuai program prioritas.
APBD Papua sendiri awalnya sebesar Rp 3,024 triliun berubah menjadi Rp 4.295 triliun dalam APBD Perubahan 2024. Ini dengan Anggaran Pendapatan semula sebesar Rp 2,739 triliun berubah menjadi Rp 3,044 triliun atau meningkat 11,13 persen.
 Rapat ini merupakan hasil dari finalisasi rapat Badan Anggaran DPR Papua dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) provinsi Papua dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua terkait Perubahan APBD pemerintahan provinsi Papua Tahun Anggaran 2024.
  Massa yang dipimpin oleh Mute selaku koordinator Asosiasi Driver Maxim Kota Jayapura, dan Herman koordinator Maxim kabupaten Jayapura melakukan orasi di depan kantor DPRP. Dalam orasinya, Mute menyatakan bahwa tujuan aksi ini adalah untuk meminta kejelasan atas nasib mereka sebagai driver Maxim di provinsi Papua terutama Kota Jayapura.
 Dalam kunjungan ini, Ketua DPRP Jhony Banua bersama rombongan  sekaligus mengikuti ibadah bersama dengan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Turut hadir pula Penjabat Gubernur Papua, Mayjen (purn) Ramses Limbong, Penjabat Walikota Jayapura Lukas Christian Sohilait, dan beberapa anggota DPR Papua dan penjabat lainnya.
Padahal KONI atau kontingen Papua sudah harus menyetorkan kewajiban kontribusi 50:50 akomodasi, konsumsi dan transportasi lokal kepada Panitia Besar PON di Aceh dan Sumut. Jika ini tak segera disetor hingga 14 Agustus maka besar kemungkinan kontingen Papua akan terlunta - lunta mencari penginapan dan konsumsi sendiri.
Selaku Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, ia menyatakan bahwa akan mendorong beberapa pasal dalam Perdasi diantaranya, pasal pendidikan budaya dan pasal yang akan membina dan pengawasan tentang pembentukan komisi masyarakat adat.
Pleno tersebut bakal dijadwalkan kembali usai mendapatkan surat rekomendasi dari KPU RI. Ketua KPU Papua Pegunungan, Daniel Jingga menyatakan terkait dengan pleno penetapan kursi dan penetapan calon terpilih untuk DPRP Papua Pegunungan yang dijadwalkan pada Kamis (1/8) akhirnya ditunda.
