Arifin menyatakan, saat ini kondisi bahu jalan baru otonom, di poros jalan Skyline-Tanah Hitam sudah hampir penuh dengan pedagang. Sehingga membuat area jalan tersebut semakin sempit. Selain keberadaan pedagang yang menumpuk, kondisi jalan semakin sempit ketika pada sisi jalan lainnya digunakan tempat parkir. Sehingga ruang untuk lalu lintas kendaraan semakin terbatas.
Hal ini penting dilakukan sehingga pendapatan yang diperoleh dari retribusi sampah dapat digunakan untuk membantu kerja-kerja pihak DLHK di lapangan. "Misalnya untuk menambah armada pengangkut sampah atau lainnya. Karena sampah di Kota Jayapura masih menjadi persoalan yang cukup sulit diatasi," kata Max kepada Cenderawasih Pos belum lama ini.
Yusran mengatakan bahwa untuk mengatasi masalah tersebut, ia berharap Pemkot Jayapura harus lebih kreatif dalam menata dan mengelola aset dan potensi yang bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
‘’Tapi, kalaupun ada rencana menggelar syukuran, sebaiknya dilakukan secara sederhana. Karena sudah ada pidato Presiden untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang bersifat seremoni. Tapi, kalaupun tetap dilaksanakan itu dilakukan sesederhana saja,’’ kata Bernadus Ndiken ditemui seusai memimpin rapat kerja DPRK Merauke terkait dengan refocusing anggaran.
Ketua Sementara DPRK Jayawijaya Lucky Wuka menyatakan setelah Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya terpilih di tetapkan di KPU Provinsi Papua Pegunungan yang mengambil alih KPU Kabupaten Jayawijaya, maka dihari yang sama DPRK Jayawijaya juga melakukan penetapan dalam sidang paripurna.
Tujuh OPD itu disebut Fajar adalah, BPKD Kota Jayapura, Dinas PUPR Kota Jayapura, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi, Dinas Pemberdaya Masyarakat Kampung, Badan Pertanahan kota Jayapura, Kepala distrik Heram dan beberapa pihaknya lainnya.
Dengan kondisi tersebut, Ketua DPR Kabupaten Jayapura, Ruddy Bukanaung mengatakan terkait dengan kondisi pasar Pharaa Sentani DPR Kabupaten Jayapura juga telah melihat kondisi pelaku-pelaku usaha yang ada di Pasar Pharaa.
Menyikapi masalah tersebut, Lusyana mengaku telah menerima jawaban dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura terkait dengan kendala-kendala yang dialami mitranya itu dalam penyaluran dana Bosda tahun anggaran 2024. "Tinggal nanti kami sharing lagi dengan orang tua murid yang datang ke kantor dewan," tandasnya.
Diketahui rapat tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit di Kota Jayapura sehingga masyarakat menjadi tenang dan nyaman dengan pelayanan yang ada.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Jayapura, akui banyak aspirasi yang telah ditampung dari masyarakat. Ketua DPR Kabupaten Jayapura, Ruddy Bukanaung mengatakan, hasil reses pertama telah disampaikan pada rapat paripurna. Diharapkan, pihak eksekutif dari Kabupaten Jayapura bisa memperhatikan semua aspirasi yang telah disampaikan oleh rakyat.
