PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan pemerintah provinsi Papua pegunungan sangan memberikan perhatian pada kabupaten Jayawijaya karena posisi yang strategis serta peran wilayah ini adalam beberapa hal, pertama sebagai Ibukota berdasarkan undang -undang nomor 16 tahun 2022
Direktur Eksekutif Papuan Observatory for Human Rights (POHR), Thomas Ch. Syufi, mengatakan Pilkada ini menjadi tantangan bagi Kepala Daerah terpilih, bagaimana agar dia bisa membangun Papua meski tanpa didukung dengan sumber daya alam (SDM) yang cukup.
Ini disampaikan Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo yang menyebut mulai dari malam takbiran hingga pelaksanaan Ibadah Sholat Idul Adha tidak ada gangguan signifikan.
Kondisi ini mulai dirasakan setelah Daerah Otonomi Baru (DOB) terjadi, bahkan hal ini bukan saja dialami mahasiswa STIPER, tetapi juga beberapa universitas lainnya, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Sebelum menduduki jabatan ini, Hans pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah tahun 2006-2012. Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Fasilitas Tinggi tahun 2014-2016, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua 2016-2020.
“Aset Kantor Samsat yang ada di DOB bukan lagi menjadi kewenangan Pemprov Papua, setelah kita serahkan, itu artinya sudah menjadi kewenangannya DOB. Fokus kami hanya Samsat yang ada di Provinsi Papua,” sambungnya.
Saat bertemu dengan pemerintah daerah Papua Pegunungan, pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP), dan tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda serta tokoh pendidikan. Wapres menyampaikan bahwa wilayah Laa Pago telah menjadi perhatian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 -2024 dengan berbagai proyek prioritas lintas sektor.
Diapun mengatakan untuk pemilu presiden dan legilatif kemarin, pihaknya tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penegak hukum di Papua. Namun untuk pilkada serentak kali ini, pihaknya tetap melakukan pemantauan terutama wilayah DOB.
Hal ini kata Doli, dilihat dari langkah pemerintah di 4 DOB tersebut yang meski pemekaran DOB ini telah berjalan kurang lebih tiga tahun, namun nyatanya belum ada satupun yang membangun fasilitas pendukung, khususnya kantor Gubernur.
Bahkan, Komnas HAM Papua mencatat, sepanjang Januari hingga Juni tahun 2024 ada 41 kasus kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah di tanah Papua. Puluhan kasus kekerasan tersebut didominasi oleh peristiwa kontak senjata dan penembakan (serangan tunggal) sebanyak 25 kasus, penganiayaan sebanyak 10 kasus dan pengerusakan sebanyak 7 kasus. Dimana satu peristiwa bisa menimbulkan lebih dari satu tindakan kekerasan.
