Jhoni yang lahir di Kota Medan, Sumatra Utara pada, 9 Juni 1973, saat ini ia memasuki usia kurang lebih 52 tahun. Setelah lulus kuliah, aAlumni S1 dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1996, beberapa tahun ke
Hanya saja niat baik pemerintah memekarkan provinsi baru tentu untuk melaksanakan pembangunan bisa tidak maksimal apabila terus dilakukan pengiriman pasukan non organik atas persetujuan Kemenhan dan Panglima TNI dan maup
"Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) seperti Mamberamo Tengah, Puncak, dan Nduga masih memiliki jaringan telekomunikasi yang sangat terbatas. Hal ini menyebabkan masyarakat di daerah tersebut kesulitan dalam me
Dijelaskan, Pemerintah Kota Jayapura telah membuat regulasi agar semua pengusaha di Kota Jayapura bisa bermitra dengan pemerintah untuk menyerap tenaga kerja lokal. Contohnya, ritel modern Alfamidi dan Indomaret harus me
Menurutnya, kedatangan perwakilan Kemenag Papua untuk meminta rekomendasi, dan itu sudah diberikankepada mereka, sebab apabila DPRP menyetujui maka kantor kemenag yang ada akan menjadi kantor wilayah di Papua Pegunungan,
Wamendagri Ribka Haluk tiba di Bandar Udara Mopah, Merauke, pada pukul 08.20 WIT. Setibanya di Merauke, Ia langsung melakukan peninjauan ke lokasi KIPP di Solor, yang merupakan pusat pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB
Ketua Tim Komisi II DPR RI Giri Ramanda N Kiemas, SE. MM menyatkan, pembangunan yang ingin dicapai saat ini bagaimana pembangunan kantor Gubernur, Kantor DPRP dan Kantor MRP Papua Pegunungan bisa cepat dibangun dan disel
Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC) Jhon Tabo, SE, MBA menyatakan saat ini semua bisa menyaksikan bahwa masyarakat Papua Pegunungan ingin untuk maju untuk keluar dari kemiskinan dan kebodohan, sebab hasil dari DOB Provinsi
“Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dan sambutan hangat dari seluruh pihak di Provinsi Papua Selatan yang telah menerima Tim Kunjungan Kerja Panja Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) Komisi II DPR RI,”kata
Ketua I Tim Kerja Pemekaran Kabupaten Apawer Raya, Erick H. Bairi, menjelaskan bahwa usulan pemekaran ini merupakan upaya masyarakat untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah Sarmi, khususnya di daerah Apawer Ra