"Angka ini tumbuh 26,02% secara tahunan. Seluruh komponen pendapatan negara, seperti Pajak Dalam Negeri, Pajak Perdagangan Internasional, dan PNBP mengalami pertumbuhan yang positif dan telah melebihi target yang ditetapkan di awal tahun 2024,"ungkapnya melalui siaran pers yang diterima wartawan Cenderawasih Pos
"Jadi untuk kuota nasional 2025 ada sebesar 220.000 unit. Dan ini sifatnya tidak di bagi per provinsi, jadi siapa cepat dia dapat. Memang dengan segala hambatan di Papua Selatan, pencapaian kita masih jauh dari provisi lain. Tahun kemarin data terakhir (Oktober 2024) yang saya dapat Provinsi Papua Selatan untuk REI hanya 74 unit saja, karena kuota sudah habis duluan,"katanya Kepada wartawan Cenderawasih Pos
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan, saat ini pihaknya berkoordinasi dengan kementerian terkait mengenai pembangunan di wilayah tersebut. Terutama infrastruktur yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Promosi pariwisata harus digencarkan, sehingga tamu hotel tidak hanya dari pemerintahan melainkan dari wisatawan, atau dari swasta yang menginap di hotel. Dengan begitu eksistensi hotel di Jayapura bisa maksimal di tengah banyaknya perhotelan,” ujarnya.
Uang yang disetor ke kas negara itu bersumber dari sektor kehutanan yang berasal dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (IPBPH) dan Dana Reboisasi (DR). Adapun IPBPH sebesar Rp 19,2 miliar, sedangkan DR sebesar Rp 26,5 miliar. Sehingga total sekitar Rp 50 miliar PNBP yang disetor ke kas negara.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP. M.P.A mengaku jika proses diskusi panjang, telah diselesaikan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Papua Pegunungan Tahun 2025 - 2045 dan rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Papua Pegunungan Tahun 2025 - 2029.
Kondisi ini mengharuskan pemerintah maupun legislatif serta intansi lain di Papua untuk lebih kreatif, inovatif dan efisien dalam mengelola anggaran. Khusus DPRP memiliki peran strategis dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"12 agenda Road Map itu adalah kelembagaan struktur birokrasi, manajemen ASN, rencana tata ruang wilayah, perencanaan daerah baik jangka panjang 20 tahun dan 5 tahun jangka menengah, pembentukan MRP dan DPRP, kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), aset daerah, dan situasi keamanan wilayah, sebagaimana amanat dari hadirnya UU No 16 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan."ungkapnya Kamis (2/1)
Pekerjaan rumah lainnya yakni setelah adanya Daerah Otonomi Baru (DOB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua semakin kecil. Oleh sebab itu kata Ramses, tak bisa lagi berpangku tangan. “Kita bisa mengolah apa yang ada di Papua saat ini, yang salah satunya meningkatkan swasembada pangan melalui pertanian, perikanan dan lainnya,” terangnya.
Ketua IDAI Papua, dr. James Thimoty, M.Kes, Sp.A(K) mengatakan, pihaknya akan lebih fokus kepada meningkatkan derajat kesehatan anak-anak dengan meningkatkan pelayanan dan profesionalitas dari sekian banyaknya dokter anak-anak yang ada di Papua.
