"Setiap kegiatan yang tadinya fokus di Papua khususnya Kota Jayapura, kini harus terbagi karena mau tidak mau fokus kegiatan pemerintah sudah sibuk di daerah masing-masing, "ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (29/8) kemarin.
Banyak apresiasi dan harapan terkait rencana Wapres berkantor di Jayapura ini. Diharapkan tidak hanya sebatas formalitas dan seremonial saja, tapi kunjungan atau berkantornya Wapres Maruf Amin ini, diharapkan benar-benar bisa memberikan solusi atau berbagai masalah yang masih dihadapi oleh masyarakat di Papua ini. Termasuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program pemerintah pusat di Papua.
“Dalam konteks pemekaran DOB, data proyeksi penduduk menjadi panduan berharga dalam menentukan arah pembangunan,” ungkap Suzana Wanggai usai membuka kegiatan sosialisasi Proyeksi Penduduk kabupaten/kota tahun 2020-2035 Provinsi Papua. Hasil Sensus Penduduk 2020, Senin (21/8).
Hal tersebut disampaikan Sekertaris Jenderal (Sekjen) Kementrian LHK Republik Indonesia Dr. Bambang Hendroyono, MM pada pembukaan rapat kerja Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Papua, di swiss belhotel Merauke, Kamis (10/8).
“STC 2023 bagian dari Pemprov Papua yang akan kita dorong setara dengan Festival Lembah Baliem atau Festival Asmat yang sudah mendunia,” kata Jeri kepada Cenderawasih Pos, Rabu (9/8).
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua, Semuel Siriwa menyampaikan, Pemprov selalu mendukung Festival Kopi yang digelar di bumi cenderawasih.
“Musyawarah luar biasa ini bukan karena ada dinamika di HKJM tapi lebih pada menyesuaikan perkembangan di tanah Papua yang selama ini tidak terprediksi dengan lahirnya Daerah Otonomi Baru,” kata Ketua Panitia, Kusmanto di Wisma Atlet Dok IV Jayapura, Sabtu (5/8).
“Diklat-diklat seperti ini bisa dilakukan secara terintegrasi pesertanya dari banyak provinsi. sembari kita menyiapkan provinsi-provinsi baru punya BPSDM atau memiliki lembaga pelatihan yang bisa menyelenggarakannya sendiri,” ucap Adi kepada wartawan.
“Dampak dari pemekaran sebagian besar sektor yang mendukung peningkatan investasi juga berkurang seperti sektor perikanan dan kehutanan dan pertambangan (yang sebagian besar berada di wilayah Papua Selatan dan Papua Tengah),” terang Kepala Dinas Kominfo, Jeri Agus Yudianto saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (1/8).
“Untuk lahan itu sudah selesai, warga Wouma telah melepaskan 93 hektar tanahnya kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, kalau yang demo kemarin itu bukan masyarakat Wouma,” tegasnya saat ditemui di Kantor Kejari Jayawijaya, Rabu (12/7) kemarin.
