‘’Fasilitas kendaraan itu disediakan langsung oleh KPU RI untuk KPU di 4 DOB di Papua dan Papua Barat baik untuk komisionernya maupun untuk sekretarisnya. Makanya kode plat kendaraannya B,’’ katanya.
Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo menyatakan dalam evaluasi itu ada beberapa program prioritas yang menjadi tanggung jawabnya selama 10 bulan menjabat di DOB Papua Pegunugan. Sebab dalam membangun daerah baru ini tak semudah membalikkan telapak tangan.
Pasalnya Krisman Awi Fonataba selaku ketua partai lokal, Partai Papua Bersatu mengaku khawatir jika implementasi dari PP 106 ini tidak sejalan maka berpotensi mendapat penolakan dari pemerintah pusat. Karenanya dalam perumusan yang dilakukan oleh Kesbangpol masing – masing provinsi di Daerah Otonomi Baru (DOB) diharapkan bisa lebih cermat untuk mencantumkan pasal demi pasal termasuk isi dari bab per bab.
Wapres yang juga Ketua BP3OKP menyampaikan, pertemuan tersebut bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan sarana dan prasarana di empat wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.
Menurut Bambang, turunnya okupansi hotel di Kabupaten Jayapura disebabkan banyak faktor. Seperti perekonomian yang masih lesu. Belum lagi Kabupaten Jayapura hanya sebagai tempat transit dan pengelolaan obyek wisata belum optimal, sehingga pengunjung dari luar juga belum banyak.
‘’Kita bersyukur karena dari 4 DOB provinsi yang ada di Papua dan Papua Barat, kita Provinsi Papua Selatan yang mengangkat dan melantik pejabat pengawas fungsional . Tanggal 26 Juni 2023 lalu, bapak Pj Gubernur Papua Selatan telah melantik 14 orang pengawas penyelenggara pemerintah daerah dan 3 orang auditor,’’ kata Inspektur Daerah Papua Selatan Sucahyo Agung menjawab pernyataan Cenderawasih Pos belum lama ini.
Terkait dengan rencana kunjungan Wapres tersebut, Jeri mengaku telah dilakukan beberapa kali pertemuan dalam rangka memastikan hal hal apa yang perlu dipersiapkan dan dilakukan
Sama seperti ketika Papua belum dimekarkan. Hanya yang sedikit berbeda adalah hasil dari reses ini tidak dilaporkan ke Gubernur Papua melainkan akan diteruskan kepada kepala daerah di masing – masing wilayah DOB.
Ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya Mathias Tabuni, S.Sos mengakui jika saat ini untuk masalah keamanan ini sangat memprihatinkan dan tak sesuai dengan harapan masyarakat Jayawijaya. Sebab, pasca pembentukan DOB Papua Pegunungan masuk di kabupaten ini harapan kondisi keamanan tidak sesuai dengan harapan.
“Dampak dari hal ini adalah target PAD Provinsi Papua yang pada tahun 2022 sebesar Rp 2.114.929.998.061, pada APBD Induk Provinsi Papua tahun 2023 ditetapkan turun sebesar 72,2% menjadi Rp 587.427.517.800,” terang Setiyo, Selasa (5/9).
