Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan akan mengupayakan percepatan penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusus formasi guru yang hingg kini masih alot.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan beberapa waktu kedepan akan menghadapi Pilkada namun sebelumnya harus menghadapi PSU di 3 Distrik yang merupakan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga perlu semua masyarakat bersama-sama menjaga keamaan, keamanan ini merupakan kebutuhan semua pihak.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP. M.P.A menyatakan pergantian penjabat di lingkungan Pemda Jayawijaya dalam birokrasi pemerintahan itu merupakan hal yang biasa terjadi untuk memberikan penyegaran dalam birokrasi pemerintahan baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
Sebagai orang yang berasal dari Kimaam, lanjut bupati Romanus Mbaraka, dirinya juga tahu dan memahami Kimaam. Begitu juga daerah sekitar Maklew, juga belum ada izin investasi untuk industri. Sama sekali belum ada.Â
Memulai sambutannya, Johannes menyebutkan bahwa ada dua peristiwa yang kiranya tidak terlepas pisahkan dari peringatan Hari Raya Idul Adha. Yakni, ibadah haji dan kurban.Â
Diketahui, itu merupakan SK ribuan tenaga guru dan tenaga kesehatan yang telah lolos tes pada tahun 2023 lalu. Rettob menjelaskan, sekitar 1.700 tenaga kesehatan dan lebih dari 500 tenaga guru ini hingga kini belum jelas nasibnya akibat keterlambatan SK.
Bambang kepada awak media menyebutkan ada pemberitaan yang beredar di media massa dan disebarluaskan melalui WhatsApp Grup bahwa Bupati Mimika mengumpulkan Kelompok Kerja (Pokja) untuk mengkondisikan hal tersebut.Â
Ketua Bawaslu Jayawijaya Kilion Wenda menyatakan lantaran pihaknya sudah melakukan sidang tertutup terkait dengan mediasi atau sengketa hasil verivikasi administasi 3 Calon Bupati Jayawijaya dari jalur perseorangan atau independent.
 "Sosialisasi ini adalah pembahasan terkait dengan memberikan pemahaman yang sama dalam menyusun sasaran kinerja pegawai dalam mengelola hasil evaluasi SKP," ujarnya menambahkan.
  Beberapa Forkopimda Tolikara yang menghadiri kegiatan tersebut yaitu Penjabat Bupati Tolikara Marthen Kogoya,SH,M.AP,Kapolres Tolikara AKBP Irianto Johni,Dandim Tolikara Letkol Inf. Justus B. Mara,dan hadir juga Anggota DPR RI Wilem Wandik.
