Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono mengatakan perkembangan tersebut merujuk pada rilis inflasi Badan Pusat Statistik (BPS) Januari 2026. Inflasi di Papua Selatan dipicu oleh menipisnya stok pangan l
Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mencatat kenaikan tertinggi sebesar 13,45 persen, disusul kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 13,28 persen. Kenaikan juga terjadi pada kelomp
Kepala BPS Kabupaten Jayawijaya Arther Pammisa menyatakan inflasi tahunan tersebut dipicu oleh kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran utama. Kenaikan terbesar terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembak
Komoditas nonmigas didominasi oleh kayu dan barang dari kayu (HS44) senilai US$14.689,66 ribu, diikuti ikan, krustasea, dan moluska (HS03) senilai US$147,92 ribu, serta komoditas nonmigas lainnya sebesar US$592,54 ribu.
Gubernur Fakhiri menyampaikan bahwa, Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen mendukung program strategis nasional (PNS) ‘Pembangunan 3 Juta Rumah’ sebagai bagian dari upaya percepatan pengentasan kemiskinan.
Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika, Ouceu Satyadipura, dalam keterangan tertulisnya yang diterima media ini, Kamis (6/11) membenarkan hal tersebut.
Ouceu menjelaskan, tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,27 persen
“Tentunya kami juga akan mendorong produk lokal agar mereka betul-betul difasilitasi oleh e-commerce kita. Semangatnya di situ,” ucap Maman. Pemerintah menegaskan bahwa praktik thrifting atau penjualan pakaian bekas impo
"Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks harga konsumen (IHK) Papua secara month to month pada Agustus 2025 mengalami deflasi minus 0,93 persen. Sedangkan secara year on year, Papua mengalami inflasi sebesar
Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni menyebut, ini pencapaian yang cukup baik. Untuk itu, pihaknya akan terus berupaya menjaga agar inflasi di Papua tetap terkendali.
Ia menjelaskan, salah satu langkah yang telah ditempuh adal
Menurut Mathius Pawara, perbedaan itu terjadi karena data yang dipakai di kelurahan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN). Data DTSN inilah yang digunakan secara n
