"Hingga saat ini Kabupaten Jayapura belum mempunyai juri yang telah tersertifikasi. Untuk itu melalui anggaran yang ada kami mendorong program ini, agar ke depan kompresi terkait seni dan budaya semakin bermutu, " katanya.
Sekretaris Dinkes Kabupaten Jayapura, Edward Sihotang menjelaskan, untuk pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura memang cukup besar semenjak ada penambahan semenjak K2, CPNS dan penerimaan P3K.
Program Dana Desa merupakan salah satu implementasi Nawacita pemerintahan Jokowi-JK dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa juga kampung. Dalam rangka pengaturan dan pengurusan desa maka pemerintah pusat mengucurkan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Kamis (9/1) pekan kemarin, Cenderawasih Pos menyambangi lokasi Budaya Ekpo Waena yaang ada di Distrik Heram. Lokasi yang pernah menjadi pusat budaya, dari berbagai anjungan budaya kabupaten/kota di Tanah Papua sebelum pemekaran ini, kini kondisinya sangat miris dan tidak terawat.
Pihaknya optimis 31 Desember bisa tercapai 90 persen bahkan lebih. “Untuk 100 persen saya rasa tidak, sebab masih ada pekerjaan sisa yang harus diselesaikan. Kalau sudah mencapai 90 persen itu luar biasa,” kata Walilo.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Moudy Hermawan mengungkapkan, alokasi pagu DIPA tahun 2025 untuk satuan kerja Kementerian/Lembaga yang ada di wilayah Provinsi Papua Selatan sebesar Rp 2,12 triliun yang tersebar di 104 Satker pada 29 kementrian dan lembaga yang ada di Papua Selatan.
Valentinus mengatakan bahwa hingga tutup buku tahun 2024 serapan anggaran di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika dapat mencapai angka 75 hingga 80 persen. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan lelang untuk pekerjaan-pekerjaan di tahun 2025 mulai Desember 2024 ini.
Pemkot Jayapura akan membuat simulasi ulang di sejumlah sekolah. Misalnya ada satu PAUD, ada satu SD, ada satu SMP, ada satu SMA SMK di setiap distrik. Teman-teman bidang sudah memberikan data jumlah peserta didik
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor, Gunadi, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa meskipun tambahan pegawai sebesar 1.121 untuk CPNS dan 1.200 untuk PPPK ini akan mendukung peningkatan layanan pemerintah, hal tersebut belum diimbangi oleh peningkatan alokasi anggaran dalam Dana Alokasi Umum (DAU).
