“Ada sebagian besar pekerjaan infrastruktur yang tidak bisa dinikmati oleh masyarakat,” kata Debora kepada wartawan. Ia pun berharap organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah ada dana infrastrukturnya wajib menyiapkan dokumen perencanaan diantaranya menyediakan kerangka acuan kerja, rancangan kontrak dan lainnya.
Yusran mengatakan bahwa untuk mengatasi masalah tersebut, ia berharap Pemkot Jayapura harus lebih kreatif dalam menata dan mengelola aset dan potensi yang bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Karena itu perjalanan dinas ke luar negeri dikurangi. Nggak usah ke luar negeri kalau perlu, 5 tahun ke depan. Yang perlu keluar negeri yang tugas, untuk atas nama negara boleh. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri," imbuhnya.
Diakui dengan dipangkasnya anggaran tersebut pihaknya tidak bisa menjalankan tugas secara maksimal dan beberapa tugas tentu akan terbengkalai misalnya melaksanakan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung, termasuk belum bisa untuk anggaran operasional kantor baik yang ada di kantor pusat maupun kantor penghubung di daerah.
Dalam wawancara eksklusif, Bupati terpilih Markus Oktovianus Mansnembra juga didampingi Wakil BUpati Terpilih Jimmy Carter Rumabarar Kapisa, menegaskan bahwa konsep "APBD Sehat" bukan sekadar jargon politik, melainkan langkah nyata yang telah dipertimbangkan matang.
Ada enam item dana alokasi transfer ke daerah yang dipotong yaitu Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dana Desa.
Menurut Nofdi, pembatalan kegiatan yang rencananya diselenggarakan pada 7-12 Februari di lapangan karang PTC itu imbas dari pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat. "Selain pemotongan itu, daerah-daerah juga diingatkan untuk melakukan efisiensi terhadap pembiayaan kegiatan yang bersifat seremoni," tuturnya.
Sebagai contoh di SMKN 2 Jayapura kurang lebih sebanyak 12 anak yang belum menerima Bosda dari total yang terima sebanyak 256 siswa khusus orang asli papua. Hal itu disampaikan langsung Kepala Sekolah SMKN 2 Bisnis Manajemen Jayapura Elia Waromi kepada wartawan, Kamis (6/2). Elia mengatakan, penyaluran dana Bosda disekolah itu telah berjalan lancar namun kurang lebih sebanyak 12 anak yang belum terima.
“Pemotongan TKD berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 baru saja diterima, dengan dana sektor infrastruktur mengalami pengurangan signifikan,” terang Kapisa. Selain itu, lanjut Kapisa, dana otonomi khusus (Otsus) Papua juga mengalami pemotongan sekitar Rp19 miliar.
Gubernur Ramses memastikan bahwa anggaran untuk bonus atlet sebesar Rp 25 miliar sudah disiapkan. "Bonus yang bisa kami berikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah saat ini adalah Rp 25 miliar," ujarnya.
