Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberikan penghargaan bagi Provinsi Papua sebagai salah satu pemerintahan di daerah yang telah 100 persen memberikan dukungan dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pada penyelengaaran Pemilukada serentak 2024.
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw mengatakan dari rapat Banggar tersebut DPR ingin memastikan pihak eksekutif dan KONI telah menyiapkan anggaran untuk PON. “Kami DPR Papua, kami ingin semua atlet bisa ikut PON. Jangan hanya ikut saat jadi tuan rumah, lalu ketika provinsi lain menjadi tuan rumah malah kita tidak berangkat,” kata Jhony usai rapat.
Bahkan dia menyebutkan ada daerah tertentu yang pemanfaatan anggarannya lebih besar di persiapan dibandingkan dengan mewujudkan program tersebut. Apa yang disampaikan oleh Mendagri Tito karnavian itu terkait dengan efisiensi pemanfaatan anggaran di masing-masing daerah di Indonesia.
DPR Papua sendiri, kata Jhon, mendukung PON bisa dilaksanakan dan Papua bisa ikut berpartisipasi dalam PON. “Soal pembiayaan, kami DPR Papua sudah dapat surat edaran Mendagri yang kedua, setelah sebelumnya juga mendapat surat edaran yang pertama,” kata Jhon.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Merauke Johan Makaba Rantetampang ditemui media ini di ruang kerjanya, mengungkapkan, anggaran untuk membantu saluran parit tersebut dari Dana Alokasi Umum penugasan tahun 2024.
“Soal kekurangan sana sini pasti ada, terlebih dengan anggaran yang sangat terbatas saat ini. Namun kami tetap maksimalkan pelayanan kepada masyarakat, yang terpenting masyarakat tetap kami obati,” kata Aloysius kepada Cenderawasih Pos, Rabu (10/7).
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merauke Anton Kara, ST, ditemui media ini mengungkapkan bahwa, total anggaran yang dihabiskan untuk pengecoran dan pengaspalan jalan menuju Gudang Arang, Distrik Merauke tersebut lebih dari Rp 9 miliar.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Jeri Agus Yudianya, menerangkan pada 4 Juni 2024 telah dilakukan monitoring penyerapan yang langsung dipimpin oleh Pj Sekda Papua dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan langsung dilakukan pada setiap perangkat daerah.
Pertama terkait dimana perpustakaan dan arsip sudah tidak lagi digabung di P dan P sehingga pihaknya mencoba memanggil untuk mengecek bagaimana dengan LHP BPK termasuk RKPD.
Atas instruksi tersebut, Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Yohanes Walilo, menyatakan Pemprov siap memberikan dukungan anggaran kepada Koni Papua.
