Wakil Wali Kota menegaskan pentingnya keselarasan seluruh program kerja OPD dengan visi dan misi Wali Kota Jayapura sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dalam sidak tersebut, Rustan Saru mengakui adanya peningkatan tingkat kehadiran aparatur sipil negara (ASN) di kedua OPD tersebut. Berdasarkan hasil pengecekan, tingkat kehadiran pegawai di Dinas Sosial mencapai 92 pers
Untuk itu, Rustan Saru meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jayapura agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ASN yang tidak disiplin. “Beri peringatan, beri sanksi. Kalau perlu gaji ditahan, TPP ditunda, bah
Penjabat (P) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, mengatakan bahwa dalam konflik tersebut ternyata ada keterlibatan dari oknum ASN, Mantan Kepala Distrik dan Kepala Kampung. Ha itu berdasarkan data ya
Ia meminta kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera memanggil dan mengingatkan bawahannya, baik pejabat maupun staf, untuk kembali bekerja karena masa libur telah berakhir.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dirinya belum memutuskan atau menyetujui kenaikan gaji di tahun 2026.Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa pihaknya membutuhkan waktu untuk meninjau kondisi keua
Sekda Ferdinandus menyebut, sebagian barang-barang yang digunakan di Gedung Negara (kantor lama) sudah dipindahkan ke kantor baru, lainnya yang belum bakal segera diangkut ke kantor baru.
“ASN Kementerian Agama harus mampu mewarnai substansi AI dengan konten keagamaan yang otoritatif, moderat, sejuk, dan mencerahkan. AI harus menjadi alat pemersatu dan penguat kerukunan, bukan pemicu disinformasi dan perp
Upacara yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Waropen, Yulius Kodo, S.Th., jajaran pejabat Kemenag, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (
Kepala BPKAD Kota Jayapura Desi Wanggai mengatakan, salah satu penyebab menurunnya APBD Kota Jayapura adalah berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat termasuk dana otonomi khusus (Otsus).
