Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menyampaikan bahwa seluruh perangkat daerah sudah diarahkan untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, mulai dari materi APBD-P hingga dokumen pendukung perencanaan pembangunan daerah.
“Ini dampak dari kebijakan Bupati dan Wakil Bupati yang terlalu berani menjalankan janji-janji politiknya setelah dilantik. Seperti menaikkan ULP ASN 100 persen dan memberikan gaji kepada kepala suku. Akibatnya, tidak ad
“Pembahasan APBD Perubahan 2025 akan dilakukan setelah pembahasan materi terakhir sidang paripurna RPJMD selesai. Jadi saat ini fokus kami masih ke RPJMD dulu,” jelas Ferianto, yang juga Ketua Partai Perindo Kabupaten Ja
Pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 1,44 triliun atau 96,13% dari target yang ditetapkan. Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar Rp 1,42 triliun atau 91,60% dari total anggaran.
Ia menilai, PSU bukan hanya merugikan pasangan calon, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat. Apalagi, pelaksanaan PSU menggunakan dana APBD yang saat ini mengalami penyusutan akibat pemekaran daerah otonomi baru
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa langkah tersebut dinilai penting guna meningkatkan peredaran uang, sehingga mampu mendongkrak daya beli masyarakat di tiga provinsi pemekaran baru itu.
Rapat berlangsung di Gedung DPRP dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRP Denny H. Bonai, didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua III. Hadir dalam rapat tersebut Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni, jajaran Forkopimda
Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum, kritik, serta rekomendasi terhadap pelaksanaan APBD 2024 yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan. Terutama terkait efisiensi anggaran, kete
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Papua, Denny H. Bonai, didampingi Wakil Ketua I Herlin Beatrix Monim dan Wakil Ketua III Supriyadi Laling. Dalam sambutannya, Ketua DPRP Denny H. Bonai menyampaikan, dalam laporan y
Sesuai dengan Perda Kabupaten Jayapura Nomor 9 tahun 2016 pasal 4 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, telah ditegaskan bahwa pelaksanaan belanja daerah harus, didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efek
