Dari pengantar nota keuangan APBD Perubahan dan Raperda tentang penetapan APBD tahun 2025 yang disampaikan Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo perubahan pada struktur APBD Perubahan Tahun 2025 ini terlihat tidak terlalu sig
Seluruh pejabat eselon II maupun bidang keuangan, dan operator di lingkungan Pemkab Waropen dilarang meninggalkan daerah sampai pembahasan APBD Perubahan rampung. Instruksi ini diberikan untuk memastikan kehadiran penuh
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Kota Jayapura, Theos Revelino B Ajomi. Tampak hadir dalam rapat Walikota dan wakil Jayapura Abisai Rollo-Rustan Saru, serta unsur pimpinan, anggota dewan, dan jajaran Kepala Organis
Jelasnya proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan telah menghasilkan kesepakatan bersama melalui diskusi yang cukup intens antara Badan Anggaran DPRD de
Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix M. Monim, mengatakan keputusan itu diambil setelah DPR Papua menerima dokumen Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dari
Menurutnya, alokasi belanja daerah dalam APBD Perubahan tahun ini mencapai Rp1,024 triliun, sementara pendapatan hanya sebesar Rp970 miliar. Kondisi ini menimbulkan defisit sekitar Rp54 miliar. Namun, defisit tersebut da
Ketua DPR Kota Jayapura, Theos Revelino B Ajomi mengatakan pentingnya penyusunan Perubahan APBD yang adaptif terhadap kondisi dan kebutuhan riil masyarakat. “Perubahan anggaran bukan semata penyesuaian administratif, mel
‘’Sebenarnya sudah ada pertemuan-pertemuan terjadwal sudah dilakukan dan sebentar lagi sudah ada penandatangan KUA PPAS dan tidak terlalu lama lagi kita akan bisa bersidang untuk perubahan APBD 2025,’’ kata Bupati Yoseph
Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Suzana D Wanggai menyampaikan, Pj Gubernur Papua akan mengunjungi RSUD Jayapura sepulang dari bertugas di luar daerah. “Pj Gubernur Papua akan berkunjung melihat situasi pelayanan di rum
Penyusunan SSH merupakan langkah penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Dengan adanya standar harga yang jelas, pemerintah daerah dapat mencegah terjadinya pem
