Usia menerima Usulan Pembahasan (Raperda) Non APBD yang diserahkan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura Muhammad Amin, Pj Bupati Jayapura Triwarno menegaskan bahwa Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diusulkan oleh pihak eksekutif dan tidak dimaksudkan untuk melarang atau bahkan mengkriminalisasi orang yang merokok.
DAU block grand ditransfer setiap bulan, dengan persyaratan harus menyampaikan laporan belanja pegawai di tanggal 5 setiap bulannya. Kemudian DAU spesifik grand, terdiri dari DAU P3K disalurkan dua tahap, DAU kelurahan disalurkan dua tahap, tahap I 50% dan tahap II, 50%. Kemudian DAU pendidikan, DAU kesehatan, DAU Pekerjaan Umum disalurkan dalam tiga tahap, yaitu 30%, 45% dan 25%.
Pernyataan ini disampaikan mengklarifikasi pernyataan Mendagri Tito Karnavian beberapa waktu lalu yang menyebutkan bahwa Timika dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang cukup besar namun tidak banyak kemajuan.
Sekrertaris Daerah Kabupaten Jayawijaya Thony M Mayor Spd, MM menegaskan, apa yang disampaikan oleh KPU Jayawijaya terkait hibah yang belum tersalurkan merupakan masukan untuk pemerintah Kabupaten Jayawijaya, namun untuk hibah daerah ini sudah dalam Proses ke KPU Jayawijaya namun tidak 100 persen.
“Kami saat ini sedang menyiapkan sidang dengan agenda APBD perubahan dan semoga sebelum masa jabatan anggota DPR Papua berakhir semua sudah bisa dituntaskan sehingga kami berharap eksekutif juga harus bisa memasukkan lebih awal sebab jika tidak ini akan berdampak ke depan,” imbuhnya.
PJ Bupati Jayawijaya Dr Sumule Tumbo, SE, MM menyatakanpemda Jayawijaya saat ini menunggu usulan pencairan karena Pemda Jayawijaya sudan menandatangani MoU Perjanjian hibah daerah dengan KPU, Bawaslu, Polres Jayawijaya dan Kodim 1702/ Jayawijaya, oleh karena itu pihaknya menunggu usulan pencairan dari pemerima hibah.
Dia mengatakan, sebelumnya aturan penyaluran support dana Pilkada dari pemerintah daerah terutama pemerintah kota Jayapura itu dibagi ke dalam dua tahap yaitu 50% disalurkan pada 5 bulan sebelum pilkada dan 50% berikutnya disalurkan satu bulan sebelum Pilkada.
Dirkrimsus Polda Papua, Kombes Pol Ade Sapari mengatakan pihaknya telah melakukan upaya hukum penyidikan dan Minggu malam tim telah melakukan penahanan. Selain itu pada 5 April lalu BPKP juga telah merilis kerugian negara yang mencantumkan angka ini.
Menurut Frans Pekey, Kota Jayapura adalah kota heterogen, kota yang sangat majemuk. Oleh karena itu, dalam penyusunan program pembangunan jangan mengabaikan dan penting untuk menjaga kearifan lokal. Ada kebijakan adat dan peningkatan sumberdaya manusia. Hal ini penting supaya ada keseimbangan antara penduduk lokal.
Pj Bupati Marthen Kogoya dalam sambutannya mengucapkan syukur kepada Tuhan karena atas kuasa dan kasih-Nya sehingga Pemkab Tolikara bisa melaksanakan penyerahan DPA yang merupakan akhir dari seluruh proses perencanaan APBD TA 2024. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam penyusunan DPA.
