JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua menyebutkan realisasi belanja produk dalam negeri setempat masih dalam tahap evaluasi. simana ada beberapa kendala dalam pengisian Katalog Elektronik (e-Katalog).
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Muhammad Musa’ad mengatakan, percepatan produk dalam negeri sudah menjadi kebijakan nasional. Sehingga pihaknya akan mendukung apa yang di sampaikan oleh Presiden.
“Tahap awal penggunaan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) sudah menggunakan, namun ada beberapa kendala dalam tahap pengisian e-katalog,” kata Musa’ad saat dikonfirmai Cenderawasih Pos, Senin (26/9).
Menurut Musa’ad, kendalanya ada dalam aplikasi dimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik provinsi, kabupaten/kota masih dalam tahap pembelajaran. Untuk itu, penginputan masih menjadi kendala dalam pengisian e-katalog.
“Kami meminta seluruh OPD agar lebih memperhatikan lagi pengisian e-katalog jangan sampai tidak dilakukan pengceklisan. Jadi kami punya beberapa tahapan untuk mengontrol terutama saat rencana belanjanya menjadi perhatian semua instansi dimana harus berbelanja produk dalam negeri,”Terangnya.
Sebelumnya Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas menyampaikan produk dari penyedia atau pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mendominasi Katalog Elektronik (e-Katalog) untuk keperluan belanja barang dan jasa pemerintah.(fia/gin)
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua menyebutkan realisasi belanja produk dalam negeri setempat masih dalam tahap evaluasi. simana ada beberapa kendala dalam pengisian Katalog Elektronik (e-Katalog).
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Muhammad Musa’ad mengatakan, percepatan produk dalam negeri sudah menjadi kebijakan nasional. Sehingga pihaknya akan mendukung apa yang di sampaikan oleh Presiden.
“Tahap awal penggunaan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) sudah menggunakan, namun ada beberapa kendala dalam tahap pengisian e-katalog,” kata Musa’ad saat dikonfirmai Cenderawasih Pos, Senin (26/9).
Menurut Musa’ad, kendalanya ada dalam aplikasi dimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik provinsi, kabupaten/kota masih dalam tahap pembelajaran. Untuk itu, penginputan masih menjadi kendala dalam pengisian e-katalog.
“Kami meminta seluruh OPD agar lebih memperhatikan lagi pengisian e-katalog jangan sampai tidak dilakukan pengceklisan. Jadi kami punya beberapa tahapan untuk mengontrol terutama saat rencana belanjanya menjadi perhatian semua instansi dimana harus berbelanja produk dalam negeri,”Terangnya.
Sebelumnya Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas menyampaikan produk dari penyedia atau pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mendominasi Katalog Elektronik (e-Katalog) untuk keperluan belanja barang dan jasa pemerintah.(fia/gin)
