JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua mendorong adanya koordinasi dan kolaborasi bersama dengan kementrian dan lembaga untuk membangun percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Bumi Cenderawasih.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Muhammad Musa’ad menyatakan, sumber dana digunakan untuk beberapa hal diantaranya transportasi, energi listrik, komunikasi dan sanitasi yang bersumber dari APBN.
Terlebih untuk membangun infrastruktur dasar bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Daerah saja, namun juga pusat antara lain Balai Perumahan, Balai Sungai, Balai Jalan. Begitu juga pada sentral kesehatan serta pertanian.
“Sekarang yang harus menjadi perhatian bersama bukan hanya persoalan uang, namun bagaimana duduk bersama untuk mensinergikan supaya efektif jangan sampai terjadi duplikasi. Jangan sampai terjadi tumpang tindih lagi agar pembangunan bisa merata,” terangnya.
Menurut Musa’ad, uang yang masuk ke Papua cukup banyak. Namun sekarang yang harus dibicarakan lebih intens bagaimana mensinergikan, sehingga bukan cuma uangnya kalau uangnya cukup banyak tapi belum lagi adanya CSR juga yang ikut membangun percepatan pembangunan infrastruktur.
“Belum lagi dana dari Kementrian Keuangan, dengan nominal tersebut lebih besar dari dana Otsus,” kata Musa’ad.
Ia berharap dengan adanya koordinasi yang baik maka pengarah otonomi daerah percepatan Papua akan menjadi kekuatan koordinasi, dengan begitu perubahan bisa terjadi di Papua. (fia/gin)
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua mendorong adanya koordinasi dan kolaborasi bersama dengan kementrian dan lembaga untuk membangun percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Bumi Cenderawasih.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Muhammad Musa’ad menyatakan, sumber dana digunakan untuk beberapa hal diantaranya transportasi, energi listrik, komunikasi dan sanitasi yang bersumber dari APBN.
Terlebih untuk membangun infrastruktur dasar bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Daerah saja, namun juga pusat antara lain Balai Perumahan, Balai Sungai, Balai Jalan. Begitu juga pada sentral kesehatan serta pertanian.
“Sekarang yang harus menjadi perhatian bersama bukan hanya persoalan uang, namun bagaimana duduk bersama untuk mensinergikan supaya efektif jangan sampai terjadi duplikasi. Jangan sampai terjadi tumpang tindih lagi agar pembangunan bisa merata,” terangnya.
Menurut Musa’ad, uang yang masuk ke Papua cukup banyak. Namun sekarang yang harus dibicarakan lebih intens bagaimana mensinergikan, sehingga bukan cuma uangnya kalau uangnya cukup banyak tapi belum lagi adanya CSR juga yang ikut membangun percepatan pembangunan infrastruktur.
“Belum lagi dana dari Kementrian Keuangan, dengan nominal tersebut lebih besar dari dana Otsus,” kata Musa’ad.
Ia berharap dengan adanya koordinasi yang baik maka pengarah otonomi daerah percepatan Papua akan menjadi kekuatan koordinasi, dengan begitu perubahan bisa terjadi di Papua. (fia/gin)
