JAYAPURA – Terkait kuota 20.000 bagi honorer di Papua, harus dihitung sesuai kebutuhan masing-masing kota dan kabupaten yang ada di Papua.
Kepala Badan Kepegawaian Negara, Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS menjelaskan, kuota 20.000 yang diberikan oleh Kemenpan RB, Pemprov Papua harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di setiap kabupaten maupun kota.
“Jadi kuota 20.000 ini tidak hanya diusulkan begitu saja, tetapi betul-betul disesuikan dengan kebutuhan, bukan disesuaikan dengan keinginannya,” kata Bima kepada Cenderawasih Pos, Selasa (9/3) lalu.
Lanjutnya, 20.000 kuota ini juga harus dibagi dengan adil ke 29 kabupate/kota. Nanti juga akan dilakukan evaluasi berapa jumlah ASN yang sudah ada sekarang, berapa jumlah masyarakat yang harus dilayani, berapa luas wilayahnya sehingga semua adil dalam pembagiannya.
“Jika hal ini selesai, kami akan lihat lagi apakah masih ada kekurangan, sesuai dengan kebutuhan. Kalau tidak ada kekurangan ya mungkin tidak perlu lagi menambah CPNS, tapi kalau ada kekurangan nanti akan ditambahkan,” jelasnya.
Diakuinya, apakah penambahan tersebut sampai 60.000 akan pihaknya evaluasi berapa kebutuhan yang diperlukan, apakah benar sisanya honorer atau bukan.
Idealnya ASN di Indonesia adalah 2% dari populasi, akan tetapi hal ini juga didukung apakah daerah tersebut memiliki infrastruktur yang memadahi. Jika tidak ada pastinya jumlah ASN yang dibutuhkan akan lebih sedikit.
“Selain itu pemanfaatan teknologi informasi ini juga harus digunakan agar jumlah pegawai yang dibutuhkan tidak terlalu banyak,” terangnya. (ana/ary)
