JAYAPURA-Partai Gerindra yang merupakan partai yang dipimpin Presiden RI terpilih Prabowo Subianto tampaknya memiliki daya tarik besar bagi para bakal calon (Bacalon) kepala daerah yang akan maju dalam Pilkada Serentak 2024.
Kabarnya hingga Rabu (8/5) lalu, sudah ada sekira 111 Bacalon kepala daerah yang merapat ke Partai Gerindra. Para Bacalon yang merapat ke Partai Gerindra ini tidak hanya di Provinsi Papua tetapi juga di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
Ketua DPC Gerindra Kota Jayapura Budi Dayani menyebutkan, 111 Bacalon kepala daerah yang merapat ke Partai Gerindra ini ada yang akan maju pada Pilgub dan ada juga yang maju Pilkada kabupaten dan kota di tiga provinsi yaitu Provinsi Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
Budo Dayani menyebutkan, dari 111 orang Bacalon kepala daerah ini, sebanyak 77 orang yang akan maju fi Provinsi Papua dan Papua Tengah. Sementara sisanya, 41 orang berencana maju di Papua Pegunungan.
“Jumlah ini belum dipilah, berapa untuk Bacalon gubernur dan wakil gubernur kemudian bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakol wali kota. Karena semuanya masih digabung,” jelasnya.
Untuk Pilkada Serentak 2024, Partai Gerindra menurut menetaokan persyaratan yang ketat bagi Bacalon kepala daerah yang akan menggunakan Partai Gerindra sebagai kendaraan politik. Utamanya terkait persyaratan fotocopy ijazah mulai dari SD hingga pendidikan terakhir yang harus dilegalisir basah oleh pihak yang berwenang.
Ini diterapkan karena berkaca pada Pemilukada periode lalu, dimana salah satu bakal calon yang diusung Gerindra gagal maju Pilkada karena ketahuan menggunakan ijazah palsu.
“Padahal sudah direkomendasi, tapi saat mendaftar di KPU, ternyata ijasahnya palsu, akhirnya dia gagal nyalon,” ungkap Budi Yani, kepada Cendrawasih pos, Rabu (8/5) lalu.
Sehingga berkaca dari pengalaman itu pihaknya menerapkan aturan itu secara tegas. “Khusus Pilkada tahun ini, dari seluruh kandidat yang mendaftar di DPC Gerindra Kota Jayapura, terdapat beberapa yang berkas pendaftranya dikembalikan, karena fotokopi ijazahnya tidak dilegalisir basah,” ungkapnya.
“Meskipun kita dengar dia ini misalnya gelar doktor atau profesor tapi kalau ijazahnya tidak dilegalisir basah, maka kami tolak karena itu perintah atasan,” sambungnya.
Adapun teknis rekomendari, menurut Budi Yani, Bacalon yang telah mengembalikan berkas akan mengikuti tahapan pemaparan visi dan misi yang berlangsung di kantor DPD Gerindra Provinsi Papua.
“Hasilnya akan kita serahkan ke DPP, karena semua keputusan ada di DPP Gerindra,” tutupnya. (rel/nat)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
