JAYAPURA – Plt Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Protasius Lobia menyebut, penerapan kurikulum merdeka kembali ke sekolah masing masing.
“Yang mengevaluasinya adalah Kementrian Pendidikan, namun kami membackup seluruh kebijakan nasional. Sebab itu penting untuk peningkatan mutu pendidikan di Papua dan harus didukung,” kata Lobia kepada Cenderawasih Pos, Jumat (8/7).
Dikatakan, penerapan kurikulum merdeka sudah ada sekolah penggerak yang menerapkan dan sedang dilakukan pembinaan dan pendampingan.
“Itu sekolah sekolahnya sudah ada, apakah dia terintegrasi menerapkan penuh atau apa pun itu kembali ke sekolahnya,”Ucapnya.
Lanjut Lobia menjelaskan, ada tim evaluasi sebagaimana tim kementrian yang punya program ini akan melakukan evaluasi. Nantinya sejauh mana pelaksanaan di sekolah penggerak.
Terkait apakah dilakukan secara bertahap di tingkat SD, SMP dan SMA. Lobi mengaku itu tergantung kebijakan Kementrian sebab kurikulum menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Terkait dengan kendala, yang bisa menjawab sekolahnya karena mereka yang menjalankan dan baru sedang dalam proses,” pungkasnya. (fia/gin)
JAYAPURA – Plt Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Protasius Lobia menyebut, penerapan kurikulum merdeka kembali ke sekolah masing masing.
“Yang mengevaluasinya adalah Kementrian Pendidikan, namun kami membackup seluruh kebijakan nasional. Sebab itu penting untuk peningkatan mutu pendidikan di Papua dan harus didukung,” kata Lobia kepada Cenderawasih Pos, Jumat (8/7).
Dikatakan, penerapan kurikulum merdeka sudah ada sekolah penggerak yang menerapkan dan sedang dilakukan pembinaan dan pendampingan.
“Itu sekolah sekolahnya sudah ada, apakah dia terintegrasi menerapkan penuh atau apa pun itu kembali ke sekolahnya,”Ucapnya.
Lanjut Lobia menjelaskan, ada tim evaluasi sebagaimana tim kementrian yang punya program ini akan melakukan evaluasi. Nantinya sejauh mana pelaksanaan di sekolah penggerak.
Terkait apakah dilakukan secara bertahap di tingkat SD, SMP dan SMA. Lobi mengaku itu tergantung kebijakan Kementrian sebab kurikulum menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Terkait dengan kendala, yang bisa menjawab sekolahnya karena mereka yang menjalankan dan baru sedang dalam proses,” pungkasnya. (fia/gin)
