JAYAPURA – Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) sebagai Pembina untuk semua jenis perpustakaan dengan dukungan dari Bappenas, dimana pada tahun 2018 telah melaksanakan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional RI Drs. Reno Siboro. M.Si menyampaikan, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan Perpustakaan, meningkatkan penggunaan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan membangun komitmen dan dukungan stakeholder untuk transformasi Perpustakaan yang berkelanjutan.
“Dengan harapan dapat terciptanya masyarakat sejahtera melalui transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial,” kata Reno dalam acara Stakeholder Meeting Provinsi di Jayapura, Kamis (14/7).
Dikatakan Reno, sejak tahun 2020 lalu, program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial telah menjadi program prioritas nasional dan dimasukkan dalam RPJMN 2020 – 2024. Kegiatan Stakeholder Meeting (SHM) Provinsi ini adalah kegiatan mempertemukan para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk dapat berkolaborasi atau bersinergi dalam membangun literasi masyarakat.
“Kolaborasi dan sinergi yang bisa dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan mendorong tugas pokok dan fungsi ataupun tujuan dari setiap stakeholder,”Harapnya.
Lanjutnya, kolaborasi yang bisa diberikan dapat berupa kerjasama program, sumber daya manusia, barang dan material. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari siklus tahunan pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
Pada tahun 2022, Stakeholder Meeting (SHM) Provinsi dilaksanakan di 33 provinsi secara onsite (tatap muka), dibagi dalam 5 gelombang dimana setiap gelombang dilaksanakan di 6 – 7 provinisi.
“Tujuannya dari pelaksanaan SHM Provinsi adalah untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi stakeholder dalam membangun literasi masyarakat melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial,”Kata Reno.
Ia juga menyebut pertemuan SHM di tingkat provinsi ini merupakan bagian dari upaya menciptakan ekosistem pendukung bagi pelaksanaan program di level provinsi, kabupaten dan desa.
“Bila ekosistem sudah berjalan baik, maka peran seluruh pemangku kepentingan akan jelas dan saling terkait satu sama lain, serta saling bersinergi hingga proses membangun sumber daya manusia melalui penguatan literasi dalam transformasi perpustakaan akan berkelanjutan dan berkontribusi optimal dalam meningkatkan kualitas sumber daya dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (fia/gin)
