JAYAPURA – Asisten III Setda Provinsi Papua, Elly Auri menyampaikan bahwa dari perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) progres terkini adalah menunggu waktu pelantikan. Hanya untuk jadwal dan waktunya masih menunggu petunjuk dari gubernur. Direncanakan pelantikan pimpinan 35 OPD baru akan digelar dalam waktu dekat, mengingat seluruh OPD sudah harus bekerja maksimal dengan kepemimpinan definitif.
Diakui dari perampingan jumlah OPD ini telah mengantongi Permendagri, bahkan Papua menjadi provinsi pertama di kawasan timur yang berani melakukan perampingan. Tujuan yang selama ini didengungkan tak lain adalah miskin struktur namun kaya fungsi. “Permendagrinya sudah keluar tapi sebelumnya memang harus dilakukan distribusi pegawai lebih dulu ke semua OPD, setelah itu baru dilakukan pelantikan,” kata Elly kepada wartawan di Hotel Aston Jayapura, Kamis (14/2).
“Hanya waktu pelantikannya akan ditentukan oleh gubernur dan soal pendistribusiannya memang harus segera agar diketahui apakah pegawai ini memiliki kualitas atau tidak,” jelasnya.
Dari perampingan ini kata Elly pemerintah provinsi ingin memaksimalkan program dengan menggabung beberapa OPD, sehingga tidak terlalu gemuk dan justru tidak maksimal dalam menjalankan pekerjaan.
Kemenpan RB sendiri memastikan terus membantu Pemda dalam membangun organisasi yang berbasis kinerja, termasuk bagaimana merampingkan organisasi mengingat selama ini harus diakui belanja birokrasi lebih banyak dibanding belanja publik dan melalui perampingan ini diharapkan OPD bisa memaksimalkan anggaran dengan sebuah program yang terukur. (ade/ary)
Elly Auri. (FOTO : Gamel Cepos)
JAYAPURA – Asisten III Setda Provinsi Papua, Elly Auri menyampaikan bahwa dari perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) progres terkini adalah menunggu waktu pelantikan. Hanya untuk jadwal dan waktunya masih menunggu petunjuk dari gubernur. Direncanakan pelantikan pimpinan 35 OPD baru akan digelar dalam waktu dekat, mengingat seluruh OPD sudah harus bekerja maksimal dengan kepemimpinan definitif.
Diakui dari perampingan jumlah OPD ini telah mengantongi Permendagri, bahkan Papua menjadi provinsi pertama di kawasan timur yang berani melakukan perampingan. Tujuan yang selama ini didengungkan tak lain adalah miskin struktur namun kaya fungsi. “Permendagrinya sudah keluar tapi sebelumnya memang harus dilakukan distribusi pegawai lebih dulu ke semua OPD, setelah itu baru dilakukan pelantikan,” kata Elly kepada wartawan di Hotel Aston Jayapura, Kamis (14/2).
“Hanya waktu pelantikannya akan ditentukan oleh gubernur dan soal pendistribusiannya memang harus segera agar diketahui apakah pegawai ini memiliki kualitas atau tidak,” jelasnya.
Dari perampingan ini kata Elly pemerintah provinsi ingin memaksimalkan program dengan menggabung beberapa OPD, sehingga tidak terlalu gemuk dan justru tidak maksimal dalam menjalankan pekerjaan.
Kemenpan RB sendiri memastikan terus membantu Pemda dalam membangun organisasi yang berbasis kinerja, termasuk bagaimana merampingkan organisasi mengingat selama ini harus diakui belanja birokrasi lebih banyak dibanding belanja publik dan melalui perampingan ini diharapkan OPD bisa memaksimalkan anggaran dengan sebuah program yang terukur. (ade/ary)
