JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua, akui akan segera membuka Farmasi Umum di Lingkungan Provinsi Papua. Namun persyaratannya adalah setelah persoalan honorer diselesaikan terlebih dahulu baru kemudian dapat membuka farmasi umum. Hal ini juga berlaku bagi Kabupaten dan Kota yang ada di Papua.
Kepala BKD Provinsi Papua, Marthen Kogoya menjelaskan, setelah penyelesaian permasalahan honorer di Provinsi Papua, maka Pemerintah Provinsi Papua akan membuka Farmasi Umum.
“Mengingat beberapa tahun terakhir kita tidak membuka Peberimaan CPNS bagi Farmasi Umum, maka tahun ini kami akan membuka Tes Farmasi umum,” katanya kepada Cenderawasih Pos, Jumat (11/2) kemarin.
Diakuinya, Pelaksanaan Farmasi CPNS hanya bisa dilakukan apabila kab/kota dan Provinsi sudah dinyatakan menyelesaikan permasalahan honorernya.
“Penyelesaian honorer yang mana data honorer sudah di serahkan ke BKD Provinsi dan para tenaga honorer sudah mendapatkan SK dan NIP, baru mereka bisa membuka farmasi umum,” terangnya.
Diakuinya, daerah yang belum menyelesaikan permasalahan hinorernya tidak akan diberi kesempatan membuka Farmasi Umum. (ana/gin)
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua, akui akan segera membuka Farmasi Umum di Lingkungan Provinsi Papua. Namun persyaratannya adalah setelah persoalan honorer diselesaikan terlebih dahulu baru kemudian dapat membuka farmasi umum. Hal ini juga berlaku bagi Kabupaten dan Kota yang ada di Papua.
Kepala BKD Provinsi Papua, Marthen Kogoya menjelaskan, setelah penyelesaian permasalahan honorer di Provinsi Papua, maka Pemerintah Provinsi Papua akan membuka Farmasi Umum.
“Mengingat beberapa tahun terakhir kita tidak membuka Peberimaan CPNS bagi Farmasi Umum, maka tahun ini kami akan membuka Tes Farmasi umum,” katanya kepada Cenderawasih Pos, Jumat (11/2) kemarin.
Diakuinya, Pelaksanaan Farmasi CPNS hanya bisa dilakukan apabila kab/kota dan Provinsi sudah dinyatakan menyelesaikan permasalahan honorernya.
“Penyelesaian honorer yang mana data honorer sudah di serahkan ke BKD Provinsi dan para tenaga honorer sudah mendapatkan SK dan NIP, baru mereka bisa membuka farmasi umum,” terangnya.
Diakuinya, daerah yang belum menyelesaikan permasalahan hinorernya tidak akan diberi kesempatan membuka Farmasi Umum. (ana/gin)
