JAYAPURA- Bersama Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua melakukan rapat koordinasi bidang pengelolaan keuangan daerah di Swiss Belhotel Jayapura, Kamis (7/11) kemarin.
Melibatkan pemerintah tingkat kabupaten/kota seluruh Provinsi Papua, Rakor ini bertujuan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas atas penggunaan dan pemanfaatan dana transfer. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen, SIP., MKP., saat membuka Rakor.
Sekda berharap komitmen dalam melaksanakan tanggung jawab di sektor keuangan dari masing-masing daerah, dapat dilaksanakan dengan baik.
“Terlebih, hadir pula Dirjen dan Direktur yang menjadi nara sumber. Diharapkan kehadiran nara sumber ini memberikan pencerahan kepada semua Sekda kabupaten/kota, termasuk Kepala Badan Keuangan dan Kepala Bappeda,” jelas Hery Dosinaen, SIP., MKP., menjawab Cenderawasih Pos usai membuka Rakor di Swiss Belhotel Jayapura, Kamis (7/11).
Adapun output dari Rakor tersebut tidak lain untuk mewujudkan implementasi dari pada pengelolaan keuangan. Khususnya dana transfer di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
“Saya harap kehadiran kami ini menjadi suatu komitmen untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kami, terutama dalam aspek keuangan,” ujarnya.
Juga tambah Sekda Dosinaen, yang tak kalah penting ialah semua tatanan dalam e-Planning dan e-Budgeting dalam implementasi e-Government yang terarah, termasuk laporan pertanggungjawabannya.“Pertanggungjawaban dari semua stakeholder terkait dalam pengelolaan keuangan, baik pejabat politik maupun pejabat birokrasi,” pungkasnya. (gr/ary)
