alexametrics
32.7 C
Jayapura
Friday, May 20, 2022

Wagub Harapkan Pendampingan BPK

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE., MM., saat diwawancara bersama Anggota VI BPK RI, Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A., Jumat (3/5) lalu.( FOTO : Gratianus Silas/Cepos)

Terhadap Pemprov Papua dan 29 Pemkab/kota

JAYAPURA- Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE., MM., mengharapkan hubungan kerja sama yang lebih baik lagi terjalin dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Papua. 

 Menurutnya, kerja sama yang kuat harus terjalin erat antara Pemerintah Provinsi Papua, pemerintah kabupaten/kota, dan BPK RI Perwakilan Papua.

“Termasuk pendampingan BPK terhadap Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua. Dengan memberikan sosial kontrol, pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah dapat berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian apa yang menjadi tanggung jawab kita di provinsi, kabupaten, maupun kota dapat dipertanggungjawabkan, termasuk ke masyarakat,”ungkap Klemen Tinal, SE., MM., kepada wartawan, Jumat (3/5).

Baca Juga :  Wifi Gratis dari Pemerintah Diharapkan Bisa Dipasang di Sekolah

 Ditambahkan Wagub Tinal, Pemrpov sebagai wakil pemerintah pusat di daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kehadiran BPK dapat memberikan manfaat yang lebih bagi kabupaten/kota di Papua, serta memberikan kesempatan bagi SDM Papua mengambil manfaat dari kehadiran BPK.

“Dengan kata lain, saya minta ASN kita jangan hanya melihat BPK dari sudut yang sempit hanya terkait pemeriksaan keuangan saja. Sebaliknya, bupati/wali kota, serta kepala OPD, bisa pula melibatkan BPK dalam kegiatan, sehingga ada peningkatan kapasitas pegawai,” tambahnya. (gr/ary)

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE., MM., saat diwawancara bersama Anggota VI BPK RI, Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A., Jumat (3/5) lalu.( FOTO : Gratianus Silas/Cepos)

Terhadap Pemprov Papua dan 29 Pemkab/kota

JAYAPURA- Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE., MM., mengharapkan hubungan kerja sama yang lebih baik lagi terjalin dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Papua. 

 Menurutnya, kerja sama yang kuat harus terjalin erat antara Pemerintah Provinsi Papua, pemerintah kabupaten/kota, dan BPK RI Perwakilan Papua.

“Termasuk pendampingan BPK terhadap Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua. Dengan memberikan sosial kontrol, pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah dapat berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian apa yang menjadi tanggung jawab kita di provinsi, kabupaten, maupun kota dapat dipertanggungjawabkan, termasuk ke masyarakat,”ungkap Klemen Tinal, SE., MM., kepada wartawan, Jumat (3/5).

Baca Juga :  Wifi Gratis dari Pemerintah Diharapkan Bisa Dipasang di Sekolah

 Ditambahkan Wagub Tinal, Pemrpov sebagai wakil pemerintah pusat di daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kehadiran BPK dapat memberikan manfaat yang lebih bagi kabupaten/kota di Papua, serta memberikan kesempatan bagi SDM Papua mengambil manfaat dari kehadiran BPK.

“Dengan kata lain, saya minta ASN kita jangan hanya melihat BPK dari sudut yang sempit hanya terkait pemeriksaan keuangan saja. Sebaliknya, bupati/wali kota, serta kepala OPD, bisa pula melibatkan BPK dalam kegiatan, sehingga ada peningkatan kapasitas pegawai,” tambahnya. (gr/ary)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

/