Pemerintah telah menerbitkan 13 Peraturan Presiden dan mencabut sekitar 500 regulasi internal yang dinilai menghambat percepatan program. Reformasi terbesar terjadi pada tata kelola pupuk, di mana distribusi dipangkas menjadi jalur langsung sehingga menurunkan biaya hingga 20 persen dan meningkatkan volume pupuk 700 ribu ton tanpa tambahan anggaran.
Ia menambahkan bahwa mekanisasi pertanian telah meningkatkan efisiensi tenaga kerja hingga 90 persen dan menurunkan biaya produksi hingga 50 persen.Dampaknya terlihat pada peningkatan kesejahteraan petani melalui Nilai Tukar Petani (NTP) yang kini mencapai angka 125, tertinggi sepanjang sejarah.
“Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah Rp6.500 per kilogram mendorong perputaran ekonomi hingga Rp132 triliun di tingkat petani,” tambahnya. Produksi beras nasional, kata Amran, dalam kondisi surplus, mencapai sekitar 34,7 juta ton atau naik 13 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Cadangan beras pemerintah juga tercatat lebih dari 4 juta ton dan diperkirakan terus meningkat,” ungkapnya.
Amran menyebut kondisi tersebut menunjukkan bahwa fondasi ketahanan pangan nasional semakin kuat menghadapi ketidakpastian global. Untuk memperkuat produksi jangka panjang, pemerintah menjalankan optimalisasi lahan rawa sebagai sumber produksi baru. Revitalisasi ratusan ribu hektare lahan di Kalimantan dengan sistem irigasi modern menjadi tahap awal pengembangan kawasan pangan baru nasional.
Amran menegaskan bahwa kombinasi deregulasi, modernisasi, cetak sawah, pompanisasi, optimalisasi lahan, dan kebijakan harga menjadi fondasi utama swasembada berkelanjutan. Di tengah ancaman krisis global, Indonesia memperkuat produksi dan cadangan pangan nasional, sekaligus membuka peluang menjadi negara mandiri dan berkontribusi pada stabilitas pangan dunia.(*)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
