SORONG – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya (DPRP PBD) meminta aparat kepolisian setempat mengusut tuntas para mafia yang terlibat penimbunan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Kota Sorong.
Anggota DPRP PBD Robby Wanma saat menerima aspirasi para supir truk yang menggelar aksi demo damai di Kantor Depo Pertamina Sorong, Selasa, menyebut antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM subsidi sudah lama terjadi di Kota Sorong dan menjadi pemandangan sehari-hari di semua SPBU, tanpa pernah ada solusi penyelesaian.
“Kami minta Kapolda Papua Barat Daya dan Kapolresta Sorong Kota mengusut tuntas dugaan praktik mafia BBM subsidi agar penyaluran BBM subsidi ini bisa tepat sasaran. Jika ada anggota yang terlibat, harus diberikan sanksi tegas, bahkan bila perlu dipecat,” kata Robby saat menyampaikan orasi.
Menurut dia, penegakan hukum yang tegas dan transparan sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar penyaluran BBM subsidi di Kota Sorong dapat berjalan adil, tepat sasaran, serta tidak merugikan masyarakat kecil.
DPRP Papua Barat Daya, katanya, berkomitmen untuk memastikan penyaluran BBM subsidi di Kota Sorong berjalan sesuai ketentuan. Langkah yang dilakukan DPRP setempat yaitu terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah guna mengawasi distribusi BBM subsidi.
“Selama ini selalu disampaikan tidak ada kelangkaan, namun di lapangan masyarakat masih sering mengeluh bahkan terjadi antrean panjang di sejumlah SPBU,hampir setiap hari ” ujarnya.
SORONG – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya (DPRP PBD) meminta aparat kepolisian setempat mengusut tuntas para mafia yang terlibat penimbunan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Kota Sorong.
Anggota DPRP PBD Robby Wanma saat menerima aspirasi para supir truk yang menggelar aksi demo damai di Kantor Depo Pertamina Sorong, Selasa, menyebut antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM subsidi sudah lama terjadi di Kota Sorong dan menjadi pemandangan sehari-hari di semua SPBU, tanpa pernah ada solusi penyelesaian.
“Kami minta Kapolda Papua Barat Daya dan Kapolresta Sorong Kota mengusut tuntas dugaan praktik mafia BBM subsidi agar penyaluran BBM subsidi ini bisa tepat sasaran. Jika ada anggota yang terlibat, harus diberikan sanksi tegas, bahkan bila perlu dipecat,” kata Robby saat menyampaikan orasi.
Menurut dia, penegakan hukum yang tegas dan transparan sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar penyaluran BBM subsidi di Kota Sorong dapat berjalan adil, tepat sasaran, serta tidak merugikan masyarakat kecil.
DPRP Papua Barat Daya, katanya, berkomitmen untuk memastikan penyaluran BBM subsidi di Kota Sorong berjalan sesuai ketentuan. Langkah yang dilakukan DPRP setempat yaitu terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah guna mengawasi distribusi BBM subsidi.
“Selama ini selalu disampaikan tidak ada kelangkaan, namun di lapangan masyarakat masih sering mengeluh bahkan terjadi antrean panjang di sejumlah SPBU,hampir setiap hari ” ujarnya.
